Temui Jokowi, GP Ansor Adukan Ide NKRI Bersyariah dan Negara Islam

Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.)

Jajaran pengurus pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/1). Mereka bertemu untuk mendiskusikan masalah-masalah kebangsaan hingga ancaman kelompok radikal yang berpotensi muncul jelang Pemilu 2019.

Dari hasil pertemuan itu, Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan sangat khawatir dengan ancaman kelompok-kelompok radikal yang mulai bermunculan di daerah-daerah seperti Jawa Barat, Riau, hingga daerah lainnya.

"Satu terkait dengan perubahan politik, situasi politik. Kedua terkait dengan kelompok radikal, jadi kelompok radikal yang terjadi karena kontestasi pilpres," kata Yaqut di lokasi.

"Banyak kita temukan banyak wilayah kalau mau disebut di luar Jawa banyak di Jabar ada. Jadi banyak yang kita temukan. Di Riau misalnya, terkonsolidir mereka di Jabar apalagi," lanjutnya.

GP Anshor temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Kelompok itu menurutnya memiliki agenda terselubung yang bukan hanya ingin merusak pemilu tapi berusaha untuk mendirikan sistem negara yang bertentangan dengan NKRI. Seperti negara Islam atau NKRI bersyariah.

"Ya mereka bukan merusak pemilu tapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka," jelasnya.

"Ya mendirikan negara Islam-lah, khilafah Islamiyah, atau minimal mereka dirikan NKRI syariat," imbuhnya.

GP Anshor temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Meski demikian, dia tak menyebut dengan jelas bahwa kelompok radikal itu menempel di salah satu kandidat pilpres. Hal itu dijawabnya saat awak media menyebut keterkaitan kelompok yang dimaksud dengan paslon 02, Prabowo-Sandi.

"Saya tidak mau sebut itu tapi faktanya ada. Saya kira rekan-rekan wartawan tahu, " jelasnya.

Terkait dengan hasil pertemuan itu, Yaqut mengaku bahwa Presiden Jokowi sangat terbuka menerima berbagai masukan yang diberikan. Sehingga, ia berharap persoalan dengan fenomenan munculnya kelompok-kelompok radikal dapat segera diatasi. Sebab, jika masalah ini terus menerus dibiarkan maka akan merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.

"Presiden saya kira senang dengan masukan yang kita berikan, info-info karena banyak yang sebelumnya belum terinput dengan baik pada presiden," kata politikus PKB ini.

"Misalnya di ASN itu sudah banyak kelompok-kelompok pengusung khilafah itu yang pengin negara lain selain Indonesia masuk di sana. Di pejabat teras BUMN juga sudah banyak. Nah, kita sampaikan ke presiden dan kita minta ketegasan presiden untuk menindak orang-orang ini," tandasnya.