TGB Dukung Jokowi di 2019: Sikap Pribadi, Bukan Demokrat

Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi (TGB). (Foto: Antara/Weli Ayu Rejeki)

Dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk maju di periode kedua diberikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. TGB menegaskan dukungannya ke Jokowi adalah sikap politik pribadinya.

Untuk itu, TGB yang juga kader Partai Demokrat menolak untuk dikaitkan dengan sikap partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Meski Partai Demokrat hingga kini belum menyatakan dukungan kepada calon tertentu.

"Partai Demokrat kan belum ada sikap apapun. Jadi saya merasa, ya hak saya untuk memberikan dukungan," kata TGB kepada kumparan, Rabu (4/7).

"Sebagai pribadi, dukungan kepada Bapak Jokowi karena partai belum ada sikap apapun," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo memperhatikan turbin kincir angin usai meresmikan Pembangkit Listirk Tenaga Bayu (PLTB). (Foto: ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

TGB lalu menegaskan dirinya sudah siap menerima segala resiko bila keputusannya itu bertentangan dengan kebijakan partai. Sebagai putra daerah NTB, Zainul Majdi merasa perlu untuk mendukung Jokowi.

"Ya saya harus siaplah. Jadi resiko apapun harus siap dihadapi. Sepanjang keputusan untuk mendukung lahir dari pertimbangan objektif, kemaslahatan kita sebagai bangsa, kepentingan kita untuk menjaga momentum percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk yang ada di NTB," ucap TGB Zainul Majdi.

Sebelumnya, sejumlah internal Partai Demokrat mulai melirik nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo agar bisa dicalonkan dalam Pilpres 2018. Kedekatan Gatot dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi salah satu hal yang turut dipertimbangkan.

Meski masih berupa pendapat pribadi antarkader, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin menjelaskan bahwa pendapat-pendapat itu nantinya akan diputuskan dalam rapat majelis tinggi, khususnya terkait dengan pencalonan Gatot nanti.

"Kemungkinan masih terbuka. Pastilah pada saat yang tepat itu majelis tinggi akan bersidang di bawah pimpinan ketua majelis tinggi, yaitu Pak SBY dan semua hal-hal strategis yang berkaitan dengan pilpres itu akan diputuskan di majelis tinggi," kata Amir kepada wartawan, Selasa (5/6)