Tim Prabowo Soroti Kegagalan Jokowi di Sektor HAM, Korupsi, Terorisme

Diskusi BPN Prabowo Sandi jelang persiapan debat pada 17 Januari. (Foto: Fadjar Hadi/kumparan)

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun terakhir. Hasilnya. banyak permasalahan dalam bidang hukum HAM, korupsi dan terorisme gagal ditangani.

Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menilai, selama Jokowi memimpin, penegakan hukum selalu tebang pilih. Ia mengandaikan ketika menyasar teman koalisi, maka penegakan hukum menjadi lemah. Namun sebalinya, jika berkaitan dengan lawan politik maka hukum sangat tegak.

"Bicara tiga tema debat ini, rapot pemerintah Pak Jokowi itu merah. Kalau orang debat bahas rapot merah, pasti itu akan menjadi beban moral, ini akan menjadi berat bagi kubu pertahana," kata Habiburohman saat diskusi di Kantor Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).

"Dalam kasus hukum masih banyak yang dilanggar seperti kasus Asma Dewi dan Viktor Laiskodat. Terlihat sekali adanya perbedaan perlakuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum, Asma Dewi dengan kasus saracennya sangat cepat diselidiki oleh aparat tetapi kasus Viktor kita gak pernah lihat bagaimana prosesnya," lanjutnya.

Politisi Gerindra, Habiburokhman. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Selain itu, politikus Demokrat Benny K Harman meragukan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Karena faktanya, korupsi kini semakin marak terjadi di berbagai institusi negara. Tak hanya itu, mantan Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga menyinggung penuntasan kasus Novel Baswedan yang hingga kini tak menunjukkan titik terang.

Kemudian, Ketua DPP PKS, Nasir Djamil mengkritik penanganan masalah terorisme pleh para penegak hukum rupanya banyak mengabaikan aspek hak asasi manusia. Ia mengaku, mendapatkan banyak laporan penangkapan yang dilakukan oleh aparat terhadap terduga teroris yang tidak sesuai prosedur.

"Soal terorisme harus kita perbaiki, masih ada pelanggaran HAM yang kami akui di lapangan. Tujuan kami buat UU Terorisme ini agar menjaga keseimbangan agar tidak khawatir penangkapan (teroris) akan melanggar HAM. Tapi saya pernah mendapat laporan dari TPM (Tim Pembela Muslim) banyak sekali pelanggaran dalam penangkapan yang dilakukan aparat," ucap Nasir.

"Saya dapat laporan ada dua istri yang melapor ke pengacara di mana suami mereka ditangkap tetapi sudah tiga bulan tidak jelas bagaimana keberadaannya. Seharusnya ini juga ada perlindungan baik kepada orang yang dianggap salah," bebernya.

Nasir Djamil (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Karena itu, Nasir berharap agar pemerintahan yang baru nanti dapat segera memperbaiki permasalahan-permasalahan dalam penanganan terorisme. Salah satunya adalah dengan memperbaiki koordinasi antar aparat penegak hukum.

Dalam diskusi ini turut hadir perwakilan dari partai koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandi. Mereka adalah Habiburohman (Gerindra), Beni K (Demokrat), Nasir Jamil (PKS), Yahd Abdi (PAN) dan Vasco Rusmeiny (Berkarya).