Ukraina Berlakukan Darurat Militer di Perbatasan Rusia

Parlemen Ukraina menyetujui pemberlakuan darurat militer. (Foto: AFP/GENYA SAVILOV)

Parlemen Ukraina menyetujui pemberlakuan darurat militer di perbatasan dengan Rusia. Keputusan ini diambil pada Senin (26/11) setelah hubungan dua negara pecahan Uni Soviet memanas.

Situasi tersebut muncul akibat ditahannya dua kapal perang dan kapal tunda Ukraina oleh Rusia pada Minggu lalu. Negeri Beruang Merah menyebut kapal perang Rusia masuk ke perairan mereka tanpa izin.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengusulkan diberlakukannya darurat militer di perbatasan Ukraina dan Rusia. (Foto: AFP/GENYA SAVILOV)

Terkait tindakan Rusia, situasi di perbatasan berubah mencekam. Parlemen Ukraina pun langsung menggelar pertemuan darurat.

Setelah perdebatan intens, akhirnya 276 anggota parlemen setuju dengan permintaan Presiden Ukraina Petro Poroshenko terkait diberlakukannya darurat militer selama 30 hari.

Awalnya, Poroshenko meminta diberlakukan darurat militer di seluruh Ukraina. Ia beralasan, Rusia berpotensi meluncurkan serangan darat. Namun, usulan itu ditolak dan diubah menjadi pemberlakuan darurat militer hanya di wilayah perbatasan Rusia.

Aksi protes penyerangan kapal, depan Kedutaan Rusia, Kiev, Ukraina (Foto: REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Dengan diberlakukan darurat militer, maka Otoritas Ukraina mempunyai wewenang mengerahkan warga sipil berkemampuan militer ke wilayah perbatasan.

Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin darurat militer diterapkan demi mencegah penggunaan tindakan militer oleh Rusia ke negaranya.

"Federasi Rusia nampaknya sudah merencanakan agresi militer terhadap Ukraina," sebut Klimkin seperti dikutip dari AFP.

Klimkin menyerukan negara sekutu Ukraina dari Barat untuk segera menerapkan sanksi baru terhadap Rusia. Sementara Rusia mengatakan tindakan kapal Ukraina masuk ke Laut Krimea adalah bentuk provokasi.

Aksi protes penyerangan kapal, depan Kedutaan Rusia, Kiev, Ukraina (Foto: REUTERS/Gleb Garanich)

"Pihak Rusia bertindak tegas terhadap (penegakkan) hukum domestik dan internasional," ucap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Krimea merupakan wilayah sengketa Ukraina dan Rusia. Pada 2014, referendum pemisahan diri Krimea dari Ukraina bergabung ke Rusia dihelat.

Hasil referendum itu membuat Krimea bergabung bersama Rusia. Ukraina geram atas referendum tersebut dan menyebut Rusia secara ilegal menganeksasi wilayah negaranya.