Usai Peristiwa Base Jam, Ormas di Aceh Janji Tak Lagi Bubarkan Konser

Pertemuan (audiensi) beberapa Ormas dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin di salah satu warung nasi di Banda Aceh, Senin (8/7). Foto: Dok. Istimewa

Sejumlah Ormas Islam di kota Banda Aceh telah menyepakati tidak akan ada lagi pengawasan atau pengerahan massa untuk menghentikan perhelatan hiburan (konser) yang ada di kota Banda Aceh.

Ketua Umum Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi Kota Banda Aceh, Tgk Abi Umar Rafsanjani, mengatakan paska insiden pembubaran konser Base Jam di Taman Ratu Safiatuddin, pihaknya telah mengadakan musyawarah dan mengambil kesimpulan ke depan tidak akan ada lagi kejadian serupa terulang kembali.

Ormas di Banda Aceh, kata dia, akan fokus melakukan pengawalan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tentang akidah dan Ibadah.

“Untuk ke depan tidak ada lagi pembubaran konser dilakukan ormas karena itu bukan ranah kami. Kami akan fokus terhadap pengawal fatwa MPU,” ujarnya, dihubungi kumparan Minggu (14/7).

Tgk Abi Umar menceritakan, sejumlah ormas Islam di Banda Aceh telah menggelar rapat atau diskusi untuk dimintai pendapat mengenai insiden pembubaran, hingga terjadi kerusuhan pada malam penutupan Aceh Kuliner Festival (ACF) 2019, di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Minggu (7/7).

Dalam rapat itu, pihaknya turut meminta pendapat dari Wakil Ketua MPU Kota Banda Aceh T. Bulqaini, dan Wakil MPU Aceh, Tgk Faisal Ali. Ormas Islam di Banda Aceh disarankan, tidak lagi mengatur tentang kegiatan bersifat hiburan apalagi membubarkan konser.

“Karena poksi pembubaran konser itu bukan ranah kami, itu ada pihak keamanan dan berwenang untuk menangani hal tersebut. Jika memang bersalah maka langsung pihak berwenang menanganinya,” ujarnya.

Kendati demikian, ormas Islam tetap akan bersikap menjaga syariat dan mengedepankan keamanan serta ikut membantu petugas agar tidak terjadi pergerakan massa membuat kerusuhan.

Terkait adanya hiburan yang dinilai tidak mengindahkan aturan syariat di Aceh, kata Umar, ke depan pihaknya hanya sekadar melakukan audiensi atau memberi saran kepada pihak terkait.

“Tidak turun lagi ke lapangan namun hanya sebatas memberikan saran atau masukan, dan diusahakan tidak ada lagi pergerakan massa sehingga menimbulkan kegaduhan. Ke depan kita tidak lagi berada di barisan depan, tetapi hanya di belakang layar,” pungkasnya.