Wali Kota Bekasi Diminta Benahi Wilayahnya daripada Usul Ikut Jakarta

Sejumlah pengendara melintas di tanda pemberhentian sementara lampu merah simpang Jalan Ahmad Yani, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/7). Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Wacana Bekasi lepas dari Jawa Barat dan masuk ke Jakarta menjadi ramai diperbincangkan. Isu ini muncul dari pernyataan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang mengklaim kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta apabila Provinsi Bogor Raya jadi terbentuk.

Ya, pernyataan dari pria yang akrab disapa Pepen itu menanggapi soal usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya, dan Bekasi masuk di dalamnya. Pepen menyebut kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara. Bahkan, ia mengklaim 80 persen warganya setuju Bekasi bergabung dengan Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti (setuju gabung Jakarta). Karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok bukan punya kita, kecuali enggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI," kata Rahmat Effendi dilansir Antara, Senin (19/8).

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/10). Foto: Moh Fajri/kumparan

Pepen menyebut ada beberapa kemiripan antara Kota Bekasi dan Jakarta. Selain sisi historis, Bekasi juga memiliki kultur yang mirip dengan Jakarta.

"Bogor mah gagas Provinsi Bogor Raya. Kita sampaikan Bekasi itu polisinya sudah ke Polda Metro Jaya, tentaranya ke Jayakarta. Administratif hierarkinya. Saya kan delapan keturunan di Bekasi ya, dulu karesidenan Jatinegara itu, Jatinegara, Cilincing, Bekasi," jelas Pepen.

"Tahun '76 Cilincing-Cakung diambil menjadi Jakarta. Tahun 50-an Bekasi itu keluar Jatinegara. Tahun '76 Cilincing-Cakung diambil, kita dapat stadion. Nah sekarang kita tinggal hasil pemekaran kabupaten/kota tentunya punya historis budaya, sejarah," lanjutnya.

com-Ilustrasi orang-orang berlari di sekitar Monumen Nasional, Jakarta Foto: Pete Niesen/Shutterstock

Namun, mungkinkah referendum Bekasi untuk bergabung dengan Jakarta bisa terlaksana?

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengungkapkan wacana ini kurang etis dan alasan bergabung yang tidak jelas. Daripada berkeinginan gabung dengan Jakarta, Bekasi diminta untuk membereskan permasalahan kotanya.

"Kota Bekasi dan DKI Jakarta selama ini selalu bermasalah soal TPST Bantar Gebang.

Kota Bekasi harus lebih dibenahi kotanya, mulai dari transportasi publiknya, pengendalian tata ruang, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan pusat kota, pengelolaan sampah limbah dan air bersih, pembersihan sungai yang tercemar dan masih banyak lagi PRnya," ungkap Nirwono kepada kumparan, Senin (19/8) malam.

"Lebih baik itu dulu yang diberesin oleh wali kota ketimbang memikirkan bergabung dengan DKI," imbuhnya.

Menurutnya, keinginan Pepen ini semestinya diungkapkannya langsung ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kementerian Dalam Negeri sebagai atasannya. Dan tidak perlu melibatkan Jakarta.

Ilustrasi pembangunan di Jakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Meski begitu, ia menilai tak menutup kemungkinan kota/kabupaten di sekitar Jakarta untuk bergabung, termasuk Bekasi. Kemungkinan itu bisa terjadi jika Daerah Khusus Ibu kota (DKI) jadi pindah dari Jakarta.

"Itu tidak tertutup kemungkinan jika kelak ibu kota jadi dipindah, dan Jakarta tidak menjadi DKI, tapi provinsi biasa. Ada peluang untuk memasukkan kota/kabupaten di sekitar Jakarta menjadi bagian dari provinsi (baru) Jabodetabek yang secara teknis sudah saling tergantung selama ini," tuturnya.

Hal-hal positif yang dapat diambil dari kota/kabupaten di Bodetabek bergabung Jakarta mulai dari transportasi, pengembangan hunian vertikal, hingga pengelolaan sampah dan limbah terpadu. Selain itu, Nirwono juga menyebut pengendalian tata ruang dapat dilakukan secara terintegrasi karena sebagai satu kesatuan wilayah.

"Dampak negatifnya butuh waktu proses penyatuannya, karena setiap kepala daerah di Bodetabek yang selama dipilih sendiri (sudah menjadi penguasa daerah), jika bergabung dengan DKI dan posisinya ditentukan oleh gubernur (agar lebih memudahkan pengendalian kebijakannya) apakah bersedia dengan segala konsekuensinya," kata Nirwono.

Ridwan Kamil Menolak, Anies Serahkan ke Pemerintah Pusat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan isu perpindahan administrasi Kota Bekasi, yang selama ini di wilayah administrasi Jabar, menjadi Provinsi DKI Jakarta tidak relevan.

"Tidak relevan kalau untuk konteks provinsi," ucap pria yang akrab disapa Emil itu.

Daripada berpindah dari Jabar, Emil menilai lebih baik melakukan pemekaran daerah di pemerintahan daerah tingkat II untuk mengatasi persoalan lambannya pelayanan administrasi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proses pemindahan wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ia mengaku akan menjalankan putusan pemerintah jika sudah ada keputusan.

"Kalau keputusan pemerintah pusat, ya Jakarta menjalankan. Kan keputusannya lewat UU, PP. Kalau itu UU maka kita berkewajiban menjalankan. Maka prosesnya bukan dengan DKI tapi pemerintah pusat," ujar Anies.