Wapres JK Setuju Dana Otsus Dievaluasi agar Tepat Sasaran

Jusuf Kalla (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai rencana evaluasi dana otonomi khusus (otsus) perlu dilakukan, lantaran menyangkut kepentingan masyarakat yang lebih luas. Rencana evaluasi dana untuk wilayah khusus ini kembali mencuat setelah fenomena gizi buruk dan penyebaran wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua terjadi.

"Semuanya (perlu dievaluasi). Karena itu dana otsus diperuntukkan untuk daerah seperti Aceh, Yogyakarta, Papua. Tiga daerah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

JK beralasan, evaluasi ini perlu dilakukan untuk memastikan peruntukan dana otsus tepat sasaran sesuai dengan rencana, untuk mengurangi ketimpangan.

"Karena itu, (dana otsus) digunakan untuk kepentingan masyarakat umum lebih luas lagi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya ada ketentuannya," terang JK lagi.

Gizi buruk di Papua (Foto: M. Agung Rajasa/Antara)

Dalam waktu dekat DPR akan mengevaluasi distribusi anggaran tersebut dengan terjun langsung ke lokasi, melakukan pemantauan di sejumlah daerah-daerah penerima otonomi khusus. Jika ada penyimpangan dan dugaan korupsi dalam evaluasi, JK mempersilakan hal tersebut diperiksa secara hukum.

"Korupsi bukan saja dana otsus, dana apa saja selama dikorupsi harus diperiksa," tutupnya.

Rencana evaluasi dana otsus Papua sebelumnya pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Ini mungkin harus ada evaluasi terhadap distribusi anggaran di otonomi khusus, karena selama ini kan anggarannya itu dibagi antara provinsi dengan kabupaten," ujar Fadli beberapa waktu lalu.