Wiranto Minta Isu SARA Tak Dijadikan Alat Politik saat Pemilu

Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. (Foto: Dok. Humas Kemenko Polhukam)

Kemenkoplhukam bersama instansi penyelenggara pemilu termasuk KPU menggelar rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan pemilu serentak meliputi Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres pada tahun 2019. Wiranto menyebut ada delapan poin penting yang dibahas dalam kesempatan ini.

Mulai dari penggunaan kertas untuk kertas suara, kotak suara, pemilu di luar negeri dan hal-hal teknis lainnya dibicarakan di kesempatan ini.

"Banyak hal disampaikan (ada) Ketua KPU, ada delapan poin yang harus diselesaikan menyangkut tahapan pemilu. Harus dilaksanakan dengan waktu yang tepat. jangan sampai ada hal yang terlambat pada tahapan itu. Jadi kita ingatkan kepada seluruh stakeholder supaya tepat waktu memberikan keputusan menyangkut tahapan pemilu," kata WIranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (12/3).

DI kesempatan itu Wiranto juga mengatakan bahwa hoaks dan ujaran kebencian merupakan suat hal yang perlu dihindari. Ia berbendapat bahwa kedua hal tersebut bisa merusak kehidupan berbangsa dan pemilu di Indonesia.

"Kemungkinan adanya suatu gangguan gangguan hoaks. Gangguan siber yang bisa mengganggu pemilu sudah kita bicarakan oleh beberapa pejabat yang menangani cyber attack," terang Wiranto.

Sejauh ini pihaknya juga telah berkali-kali mengingatkan agar berkampanye sehat, tidak menyebarkan SARA. Ia meminta isu SARA tak dimainkan sebagai alat politik.

"Ini pesan kita kepada para kontestan parpol maupun para pemilih yang akan memilih, jangan sampai masuk SARA. Kedua kalau kita bicara SARA itu mengganggu persatuan kesatuan bangsa."

"itu tak layak dimainkan dalam pemilu apakah pilkada serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jangan sampai SARA digunakan sebagai alat politik. Tak layak karena mengganggu persatuan kesatuan, saya kira seluruh parpol setuju, saya juga mendengarkan ada kesepakatan kita tidak masuk ke ranah seperti itu," pungkasnya.