Wiranto Nilai Sulit Wujudkan Dialog dengan Kelompok Pro Papua Merdeka
PerbesarADVERTISEMENT
Pimpinan DPRD se-Papua dan Papua Barat meminta pemerintah mengadakan dialog dengan kelompok pro kemerdekaan Papua seperti ULMWP dan KNPB.
ADVERTISEMENT
Namun menurut Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Wiranto, usul tersebut sulit direalisasikan.
"Kalau dialog dengan tokoh yang menentang atau berseberangan dengan pemerintah, harus berunding dengan organisasi yang menentang pemerintah bahkan mengundang pihak ketiga, pasti sulit. Karena ini masalah internal," ujar Wiranto dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD se-Papua dan Papua Barat di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
Wiranto menilai, dialog itu sulit terlaksana karena saat ini Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI yang SUDAH diputuskan dalam resolusi PBB nomor 2524. Sehingga menurut Wiranto, tak mungkin pemerintah berdialog dengan kelompok separatis itu.
"Itu sudah sah. Diperdebatkan oleh banyak negara, mayoritas setuju Irian Barat menjadi bagian dari NKRI, itu final. Lalu kita mau berunding lagi dengan pihak-pihak yang ingin merdeka, pihak-pihak yang ingin referendum lagi? enggak bisa," jelas Wiranto.
Mantan Panglima ABRI itu juga mempertanyakan bila realisasi dialog tersebut nantinya menyertakan pihak ketiga.
ADVERTISEMENT
"Pihak ketiganya siapa? Enggak ada yang mau juga. Ini masalah internal indonesia. Kita sudah punya perjanjian internasional bahwa antar negara tidak boleh mengganggu urusan dalam negeri negara lain. Jadi ini perlu dipikirkan nanti," tutur Wiranto.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, menyebut perlu ada perencanaan khusus bila nantinya pemerintah membuka dialog dengan ULMWP dan KNPB.
"Pasti itu ada tekniknya, nanti secara teknis akan kita berkaitan dengan langkah-langkah penyelesaian sehingga secara substansi nanti akan dipikirkan lebih jauh,” kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).