Wiranto: Pembubaran HTI karena Ada Kegentingan Memaksa

Wiranto di Galeri Nasional (Foto: Wahyuni Sahara/kumparan)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membeberkan alasan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia menjelaskan, pemerintah memiliki cukup bukti bahwa HTI akan mendirikan negara khilafah.

Padahal menurut Wiranto, Indonesia menganut sistem demokrasi. Pemerintah pun akan tegas dengan ormas-ormas yang mengancam NKRI ini.

"Beberapa hari yang lalu kita sudah menerbitkan satu diskresi Presiden, Perppu No 2 Tahun 2017. Itu memang hak Presiden untuk keluarkan diskresi, dan itu sekarang sudah diterbitkan dan dipertimbangkan dengan sangat seksama," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7).

"Yang lebih berat lagi, ormas yang bersangkutan, cita-citanya bukan mengarah kepada penguatan NKRI. Tidak sepakat dengan negara berbentuk republik, kerajaan dan sebagainya. Akan bentuk suatu model ketatanegaraan dalam bentuk khilafah," lanjut dia.

Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk segera cabut izin dari ormas yang bersangkutan.

"Jelas sekali berarti ada kegiatan yang termasuk mendesak dan kegentingan memaksa, pertama. Kedua dengan UU yang ada tidak cukup kuat, atau dengan kata lainnya ada kekosongan hukum untuk menyelesaikan kasus itu," ucap Wiranto.

Selain itu, ditambahkan Wiranto, mekanisme pembubaran dengan membuat undang-undang baru makan waktu yang lama. Sehingga pemerintah memilih menerbitkan Perppu.

Sekali lagi, Wiranto menjelaskan, pemerintah akan tegas bertindak melakukan langkah-langkah untuk menetralisir ancaman-ancaman bagi NKRI.

"Bukan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan pribadi Presiden, atau para menteri, bukan, tetapi kepentingan rakyat Indonesia untuk menjaga eksistensi, menjaga keutuhan NKRI," tutup Wiranto.