Wiranto: Tuduhan Konspirasi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Ngawur

Menko Polhukam Wiranto (kiri) saat melaksanakan Video Conference terkait koordinasi kesiapan akhir dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2019. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Menkopolhukam Wiranto membantah tuduhan adanya konspirasi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2019. Bahkan, Wiranto menyebut, tuduhan yang sudah lama ada dan menyebar di masyarakat itu tak berdasar.

"Sebelum dan selama sesudah pencoblosan memang sangat kencang dikembangkan tuduhan adanya konspirasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, TNI, Polri, untuk lakukan kecurangan terstruktur, sistematis, masif untuk menangkan salah satu calon di Pemilu 2019, ini tuduhan terus menerus ada," kata Wiranto di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4).

"Tuduhan tersebut tentu sangat tendensius, ngawur, dan bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak mendasar," tegasnya.

embed from external kumparan

Wiranto menyebut, tuduhan itu diarahkan untuk mendeligitimasi Pemerintah dan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu. Terutama, tuduhan itu semakin gencar saat ini ketika sedang masa perhitungan suara dilakukan.

Wiranto menegaskan, hal itu tidaklah benar. Terlebih apabila tuduhan tersebut benar, maka seharusnya dia sebagai Menkopolhukam sudah tahu.

"Intervensi saja tidak pernah apalagi bikin konspirasi memenangkan pasangan, tidak mungkin dan tidak pernah. Bahwa saya sebagai Menteri Kordinator Polhukam pasti berperan aktif, paling tidak tahu, kalau ada konspirasi itu," kata dia.

Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, di kantor Menkopolhukam. Foto: Luthfan Darmawan/kumparan

"Namun kenyataannya dengan sejujur-jujurnya bahwa tuduhan konspirasi Pemerintah KPU Bawaslu untuk lakukan kecurangan terstruktur, sistematis, masif, itu tidak benar dan tidak pernah kita lakukan," sambungnya.

Terkait tuduhan itu, Wiranto berpesan untuk tidak meragukan independensi KPU. Sebab, komisionernya dipilih melalui mekanisme yang sesuai undang-undang dan dilakukan di DPR RI, bukan Pemerintah dalam hal ini presiden.

Kemudian, KPU dan Bawaslu juga merupakan lembaga yang mandiri, tidak tergabung dalam struktur lembaga manapun.

"Dengan demikian tidak berada di bawah kendali Pemerintah. Nah, ini kan ada isu KPU di bawah pemerintah, tidak," tegas dia.