Sambut Pilpres 2019, WhatsApp Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah RI

Aplikasi pesan instan WhatsApp. (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan segera dilaksanakan pada 17 April mendatang. Aplikasi WhatsApp berbenah untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan lewat platform-nya, terutama penyebaran berita hoaks.

Salah satu upaya dari WhatsApp untuk melakukan pencegahan itu adalah lewat kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Bentuk kerja sama itu di antaranya adalah memberikan penghargaan berupa 20 hibah penelitian independen untuk menyampaikan pengembangan produk dan upaya keamanannya. Dua riset itu telah dilakukan di Indonesia.

Induk perusahaan WhatsApp yaitu Facebook telah mengumumkan kerja samanya dengan pemerintah, yaitu berkoordinasi secara aktif dengan KPU dan Bawaslu.

WhatsApp juga telah bermitra dengan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang literasi digital untuk membangun kesadaran tentang cara mendeteksi kabar desas-desus atau misinformasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat misinformasi alias informasi palsu adalah tantangan yang sulit dikendalikan di platform teknologi saat ini.

Ilustrasi WhatsApp. (Foto: HeikoAL via Pixabay)

Dari sisi fitur, WhatsApp mengaku bakal segera mengeluarkan pembaruan di mana penggunanya di Indonesia hanya bisa meneruskan sebuah pesan untuk lima kontak saja. Sebelumnya, batasan pengiriman pesan forward di WhatsApp adalah untuk 20 kontak, kini angkanya diperkecil jadi lima kontak saja.

Hal ini dilakukan WhatsApp demi menekan informasi hoaks yang kerap tersebar lewat fitur forward message.

Victoria Grand, VP Public Policy & Communications WhatsApp, mengatakan fitur pembatasan pesan forward WhatsApp tersebut akan diluncurkan pada pekan ini di Indonesia. Menurut Victoria, dengan adanya batasan ini maka akan mengurangi perilaku pengguna yang gemar meneruskan pesan-pesan yang entah dari mana asal usulnya.

Perilaku pengguna WhatsApp yang gemar meneruskan pesan terbilang mengkhawatirkan. Victoria mengungkapkan 10 persen pengguna WhatsApp kerap mengirimkan pesan terusan yang tidak tahu dari mana asal usulnya.

Director Global Politic & Government Outreach Facebook, Katie Harbath (kedua dari kiri), Anggota Bawaslu, Fritz Siregar (tengah), dan VP Public Policy & Communications WhatsApp, Victoria Grand (kedua dari kanan). (Foto: Muhammad Fikrie/kumparan)

"Inisiatif ini (pembatasan pesan forward) dilakukan setelah WhatsApp berdiskusi dengan beberapa pihak, salah satunya Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Rudiantara," ungkap Victoria, dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (21/1).

Upaya lain yang dilakukan WhatsApp untuk mencegah penyebaran hoaks di aplikasinya adalah dengan melakukan edukasi dan kampanye literasi digital. Selain itu, WhatsApp juga melakukan perubahan dengan memberi label di pesan terusan sehingga penerima tahu jika pesan itu tidak diketik oleh lawan bicaranya.

Selain itu, WhatsApp mengaku akan bermitra dengan organisasi pemeriksa fakta sehingga pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi tentang suatu informasi yang kebenarannya masih simpang siur.