YouTube Hapus 210 Channel Penyebar Video Hoaks soal Demo di Hong Kong

Seorang pemrotes RUU anti ekstradisi memegang poster saat ikut menuntut demokrasi dan reformasi politik, di Hong Kong. Foto: AFP

Sejumlah aksi demonstrasi pro-demokrasi terjadi di Hong Kong sejak awal Juni 2019. Demo yang diikuti oleh jutaan orang ini dipicu oleh keputusan pemerintah Hong Kong yang ingin menerapkan Undang-Undang (UU) Ekstradisi.

Situasi ini semakin panas dengan beredarnya video disinformasi soal demo besar itu yang disebar oleh oknum tertentu di YouTube. Beruntung, Google, selaku pemilik platform, langsung bergerak cepat dengan memblokir sejumlah kanal yang menyebarkan video tersebut.

Total ada 210 channel YouTube yang dihapus Google. Menurut perusahaan, semua kanal ini bertindak secara terkoordinasi dalam mengunggah video hoaks terkait protes yang sedang berlangsung di Hong Kong.

Ilustrasi menonton Youtube. Foto: Shutter Stock

"Perilaku ini konsisten dengan pengamatan dan tindakan terbaru terkait China yang diumumkan oleh Facebook dan Twitter," ucap Shane Huntley, Threat Analysis Group Google Security, dalam blog resmi Google, Kamis (22/8).

Selain itu, Google juga menemukan penggunaan VPN dan metode lain untuk menyamarkan asal semua akun tersebut dan aktivitas lain umumnya terkait dengan aksi yang terkoordinasi ini. Penemuan serta pemblokiran sejumlah saluran YouTube itu dilakukan pada pekan ini.

Google berjanji akan terus mengidentifikasi oknum yang penyebar konten negatif soal demo besar di Hong Kong dan menutup akunnya. Mereka juga akan membagi informasi sebenarnya yang diumumkan oleh pihak penegak hukum dan instansi resmi lainnya.

Suasana para pemrotes RUU anti ekstradisi saat berbaris menuntut demokrasi dan reformasi politik, di Hong Kong. Foto: Reuters

Sebelumnya, Twitter dan Facebook telah memblokir sejumlah akun dan grup yang dinilai memicu perselisihan politik di Hong Kong. Twitter telah menghapus sebanyak 936 akun, sementara Facebook menghapus 7 halaman, 3 grup, serta 5 akun.

Twitter dan Facebook mengatakan, akun-akun itu berasal dari China dan merupakan bagian dari upaya untuk merusak legitimasi serta posisi politik gerakan protes di Hong Kong.