Kenapa Pendaftaran Bidikmisi Harus Dilakukan Secara Online?

Pelaksanaan SBMPTN 2017 (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Persaingan untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018 bisa dibilang cukup sengit. Buktinya, dari sekitar 586.155 orang yang mendaftar SNMPTN 2018, hanya ada 110.946 peserta yang dinyatakan lolos.

Apakah kamu masuk dalam salah satu siswa yang kurang beruntung di SNMPTN 2018? Kalau iya, kamu enggak perlu bersedih. Sebab, masih ada jalur lain yang bisa kamu ikuti, yakni Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Untuk mengikutinya, para peserta wajib membayar biaya daftar sebesar Rp 200 ribu.

Namun, buat kamu yang punya masalah dana tapi ingin masuk PTN favorit, kamu bisa mengikuti SBMPTN 2018 sebagai peserta Bidikmisi. Tenang, biaya pendaftaran akan ditiadakan bagi peserta Bidikmisi. Itu artinya, kamu bisa mengikuti seleksi tersebut secara gratis.

Nah, buat kamu yang belum mendaftar Bidikmisi 2018, kamu bisa melihat panduan terkait syarat dan cara mendaftarnya di sini.

SBMPTN 2017 (Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara)

Pertanyaannya, kenapa, sih, Bidikmisi harus dilakukan secara online? Dilansir situs resmi Bidikmisi, hal tersebut dilakukan sebagai salah satu usaha pemerintah untuk memasyarakatkan internet.

Lalu, bagaimana dengan daerah-daerah yang enggak terpapar internet? Untuk mengatasinya, pemerintah memberikan sistem akses secara semi offline. Jadi, lewat sistem ini, sebagai calon pendaftar, kita harus mengunduh formulir lewat laman yang sudah disediakan.

Lewat sistem ini juga kamu diminta melakukan sinkronisasi data untuk mendapatkan data KAP dan PIN secara online. Kamu akan memerlukan koneksi internet hanya pada saat sinkronisasi data saja.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa sekitar 55 persen pengguna internet di Indonesia suka melakukan pemesanan secara online. Namun, hanya 25 persen saja yang menggunakan internet untuk mengakses layanan pemerintah online seperti Bidikmisi.

Nah, diharapkan dengan adanya kombinasi online dan offline, masyarakat bisa mengakses pelayanan dari pemerintah dengan lebih maksimal.