Riset: 1 dari 7 Esai Mahasiswa di Kampus Inggris Dikerjakan Orang Lain

com-Ilustrasi Mahasiswa (Foto: Thinkstock)

Sebuah studi yang diinisiasi oleh Swansea University pada 2018 mengungkap temuan bahwa 1 dari 7 mahasiswa di kampus Inggris membayar jasa orang lain untuk mengerjakan tugas esai kuliahnya. Jumlah ini berpotensi mewakili praktik yang sama dilakukan oleh 31 juta mahasiswa lainnya di seluruh dunia.

Phil Newton yang menjadi peneliti dalam riset ini mengulas kuisioner dari tahun 1978 yang memberikan pertanyaan kepada para mahasiswa mengenai apakah mereka pernah membayar orang lain untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Hasilnya, dari total 54.514 responden, terdapat peningkatan 15,7 persen mahasiswa yang tugasnya dikerjakan oleh orang lain pada rentang tahun 2014-2018.

Menurut Newton, fenomena tugas mahasiswa dikerjakan orang lain marak terjadi karena jasa penulis esai (essay mills) di Inggris dilegalkan oleh pemerintah.

"Inggris punya risiko menjadi negara ketika jasa pembuat esai menjadi bisnis yang mudah berkembang. Temuan penelitian ini menggarisbawahi perlunya Undang-undang untuk mengatur jasa pembuatan esai," kata Newton dilansir situs resmi Swansea University.

Selain itu, Newton menyarankan agar kampus meningkatkan metode penilaian tugas mahasiswa dan juga penyadaran akan integritas akademik dasar yang mesti dipegang teguh setiap civitas kampus.

"Kita perlu menggunakan metode penilaian yang mempromosikan pembelajaran dan pada saat yang sama mengurangi kemungkinan kecurangan dapat terjadi," ujar Newton.

Hingga saat ini, masyarakat Inggris telah melayangkan petisi online ke parlemen Inggris agar diberlakukan pelarangan adanya jasa pembuat esai. Menurut petisi tersebut, terdapat sekitar 100 situs online essay mills untuk menawarkan jasa pembuatan esai yang memberi jaminan nilai dan karya antiagiat.

"Harga dimulai dari ratusan poundsterling untuk satu esai hingga 6.750 Euro (Rp 123,5 juta) untuk disertasi S3. Praktik (jasa pembuat esai) ini merusak standar universitas dan tidak adil bagi mahasiswa yang jujur, tapi hal ini dilegalkan," tulis petisi yang kini baru didukung 5.779 tanda tangan itu.

Bila petisi mencapai 10 ribu tanda tangan, pemerintah bakal merespon wacana yang diajukan. Adapun jika petisi ini ditandatangani sampai 100 ribu orang, maka barulah wacana yang diajukan akan dimasukkan dalam agenda debat legislasi di parlemen.