Menguatkan Peran Lembaga Profesi Pranata Humas Indonesia

Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) telah 6 tahun berdiri. Sebagai lembaga profesi pranata humas pemerintah satu-satunya di Indonesia banyak tantangan yang dihadapi. Utamanya menyiapkan langkah baru dan strategis hadapi era revolusi industri 4.0

Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) lahir sejak 27 Agustus 2015. Lembaga ini berdiri untuk mengimplementasikan salah satu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pranata Humas.

Selama 6 tahun berkiprah, begitu banyak dinamika yang terjadi. Sudah 3 periode kepengurusan terbentuk. Saat ini akan memasuki kepengurusan yang keempat. Salah satu yang paling disorot adalah kontribusi dan manfaat Iprahumas dalam meningkatkan akselerasi dan profesionalitas anggotanya saat menjalankan peran pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pranata Humas Ujung Tombak Pengelolaan Informasi

Presiden Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 mengenai pengelolaan Komunikasi Publik. Berdasarkan instruksi ini, ada empat langkah yang diambil untuk mendukung pelaksanaan komunikasi publik pemerintah. Pertama, menyampaikan data dan informasi secara berkala. Kedua, menyebarluaskan kepada publik mengenai narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah. Ketiga, menyampaikan sikap dan kebijakan serta program pemerintah secara lintas sektor dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Keempat, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti.

Publik harus memperoleh akses informasi yang memadai. Ini akan mendorong publik terlibat dalam pembicaraan serta diskursus isu dan kebijakan sekaligus terdorong untuk mengambil peran.

Untuk itu peran Prahum menjadi penting sebagai garda terdepan sekaligus juru bicara pemerintah. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2011 mengenai Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan humas yang profesional merupakan ujung tombak pengelolaan informasi. Untuk tercapainya tujuan ini, pranata humas seyogyanya menjalankan peran sebagai komunikator, fasilitator, diseminator, katalisator, konselor, advisor, dan interpretator, serta prescriber. Ke semua peran ini dibutuhkan untuk terciptanya aliran komunikasi dua arah antara instansi pemerintah dan publik untuk terwujudnya dukungan dan reputasi positif.

Tantangan Pranata Humas di Era Digitalisasi

Saat ini Indonesia tengah menghadapi eskalasi kompetisi ketat antar negara. Termasuk di dalam negeri, persaingan antar profesi begitu mengemuka antar satu sama lain untuk saling bertahan dan eksis. Periode ini ditandai dengan tingginya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai basis pemecahan solusi secara cepat dan akurat.

Masa ini disebut era Revolusi Industri 4.0. Konsep Revolusi Industri 4.0 diperkenalkan Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Ciri utama dari perkembangan revolusi ini, masyarakat dipertontonkan berbagai kecanggihan dan kemutakhiran teknologi mulai Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence (AI), Human-Machine Interface, Cloud, Computer Quantum, Robot, 3D printing, Augmented Reality and Virtual Reality (AR/VR), hingga Mixed Reality. Ke semuanya ada untuk membantu manusia memecahkan problem secara tepat. Era ini jelas mengubah tatanan bisnis dan profesi manusia. Salah satunya penggunaan robot dalam berbagai sektor aktivitas pekerjaan.

Robot sudah biasa digunakan di basis-basis produksi dengan skala pekerjaan manusia yang besar seperti di industri manufacturing antara lain pabrik dengan basis padat karya. Robot saat ini sudah mulai mengerjakan pekerjaan kehumasan.

L Moses (2017) memberikan contoh The Washington Post sebagai media tertua di Amerika Serikat telah mengembangkan kecerdasan buatan yang diberi nama Heliograf. Teknologi ini telah digunakan meliput penyelenggaraan pemilihan anggota kongres, gubernur, dan pertandingan football di seluruh SMA yang ada di Washington DC dan hasilnya diberitakan.

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi humas untuk menyiapkan konten kreatif yang bervariasi dan menyasar sasaran yang lebih spesifik secara cepat. Termasuk pemanfaatan media sosial yang begitu digandrungi dan dipakai sebagian besar penduduk Indonesia. Data Hootsuit (We Are Social) tahun 2021 menyebutkan dari 274,9 juta penduduk Indonesia, ada 202,6 juta orang menggunakan internet. Kemudian 170 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial.

Ke depannya, bisa saja secara bertahap pekerjaan kehumasan di Indonesia mulai tergantikan robot. Walau penulis meyakini kompetensi humas tidak seratus persen bisa digantikan AI. Hal ini disebabkan adanya kombinasi unik pada praktisi humas saat menyelesaikan pekerjaannya pastinya membutuhkan kerja intuisi berpadu dengan nalar, empati, emosi, serta kreativitas yang tidak terbatas (limitless). Inilah keterbatasan dan kemampuan yang tidak dimiliki kecerdasan buatan.

Menguatkan Peran Iprahumas untuk Akselerasi Profesionalitas Anggota

Iprahumas sebagai lembaga profesi diharapkan dapat menyinergikan peran pranata humas sebagai ujung tombak pelayanan infomasi ke publik. Peran dan eksistensi Iprahumas sejauh ini sudah dinilai baik dan memenuhi ekspektasi. Tentunya peran lembaga harus diperkuat. Salah satunya, Iprahumas lebih eksis, bertumbuh serta memberikan manfaat lebih besar kepada anggota

Ningrum dalam Jurnal Kebijakan Pembangunan (2020) menyatakan kehadiran Iprahumas sebagai organisasi profesi telah menjadikan pranata humas merasa tidak asing dengan kebijakan pemerintah terkait kehumasan. Website, media sosial dan grup WhatsApp Iprahumas merupakan media utama dalam mengakses dan mendiskusikan kebijakan pemerintah.

Menurut Ningrum (2020) keberadaan Iprahumas bermanfaat dalam merealisasikan program pemerintah dan menjadikan Prahum sebagai agen Government Public Relations (GPR) untuk menciptakan komunikasi interaktif pemerintah dengan masyarakat. Iprahumas banyak membantu membuatkan pelatihan sekaligus meleburkan ego sektoral instansi yang cenderung bekerja sendiri dan enggan berkoordinasi dengan instansi lainnya.

Kebutuhan era Revolusi Industri 4.0 menuntut Iprahumas agar siap dan mampu mengantisipasi kebutuhan. Langkah yang harus diperkuat yaitu Iprahumas dapat memfasilitasi anggotanya memiliki kompetensi yang mumpuni menghadapi persaingan di era industri 4.0. Tentunya, Prahum sendiri harus menyiapkan diri dan memiliki mindset global.

Keberadaan robot lewat pemanfaatan kecerdasan buatan dan big data adalah realitas saat ini. Tapi percayalah, masih banyak ruang Prahum berkreasi menunjukkan karya. Kenyataan adanya disrupsi teknologi telah banyak mengubah cara kerja, serta proses dunia humas. Satu sisi, hal ini tidak hanya membuka ruang kompetisi di antara praktisi kehumasan maupun dengan profesi lain dan juga dengan robot. Di sisi lainnya, selalu tercipta peluang dan kesempatan untuk maju.

Penting bagi Prahum menguasai teknologi. Era disrupsi teknologi menuntut profesi ini memiliki keahlian yang lebih kompleks. Tidak sekadar mengurus liputan, hubungan media, kliping, protokoler serta publikasi di media konvensional.

Kompetensi dunia digital menuntut profesi Prahum lebih fleksibel dengan mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan digital serta analitik, menulis konten yang kreatif, membangun jaringan, selalu lapar informasi terkini dan memiliki kompetensi spesialisasi. Ini persyaratan profesionalitas yang mesti dikembangkan.

Prahum harus lebih kreatif dan memahami tren global. Pantau terus perkembangan teknologi terbaru. Siapkan pesan dan konten yang personal. Tidak bisa satu pesan untuk semua kalangan dan kanal. Prahum 4.0 harus lebih selektif melihat target sasaran, kanal yang digunakan, serta konten yang relevan.

Iprahumas diharapkan memfasilitasi penguasaan teknologi maupun informasi terkait isu-isu globalisasi dan disrupsi teknologi informasi lewat program diseminasi dan pembinaan berkelanjutan.

Iprahumas dapat mengawali pemanfaatan teknologi melalui proses digitalisasi penerimaan keanggotaan dengan menyiapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Keanggotaan berbasis web. Bentuknya berupa penggunaan aplikasi dan pembuatan database keanggotaan yang dapat diakses di mana saja dan oleh siapa saja selama memperoleh otorisasi.

Selain itu secara bertahap dapat membuat repositori publikasi berupa kumpulan koleksi digital publikasi terbitan Iprahumas. Tujuan pembuatan repositori ini untuk meningkatkan akses publik terhadap karya tulis anggota Iprahumas.

Langkah berikutnya memperkuat fungsi pembinaan. Salah satunya menyusun standar kompetensi dan keahlian minimal yang harus dimiliki. Ini bisa dilakukan dengan mengajak kerja sama dengan lembaga akreditasi pelatihan yang tersertifikasi.

Program pelatihan yang selama ini ada tetap rutin diadakan. Butuh penyempurnaan melalui penyelenggaraan pelatihan mandiri yang secara bertahap terakreditasi oleh lembaga sertifikasi kredibel. Ke depan, reputasi, dan kredibilitas pelatihan harus diperkuat hingga Iprahumas dinilai mampu dan berkompeten menyelenggaraan pelatihan kehumasan dengan nilai angka kredit yang dikeluarkan diakui dan bereputasi nasional.

Dalam hal kreativitas anggota, Iprahumas dapat berperan menyediakan berbagai platform, fitur serta portal konten kreasi digital, pemberitaan dan publikasi untuk anggota. Perbanyak variasi media komunikasi dan publikasi sebagai wadah kreasi anggota dan promosi lembaga. Salah satunya memfasilitasi terbentuknya lembaga penerbit untuk meningkatkan reputasi lembaga dan karya tulis yang diterbitkan.

Langkah lainnya menguatkan kemandirian lembaga. Untuk mampu mandiri, dibutuhkan kemauan politik Kemenkominfo memberikan ruang berdikari dan berkreasi kepada Iprahumas. Dengan catatan dalam satu irama yang sama yakni memperjuangkan reputasi, citra positif dan dukungan positif publik kepada pemerintah. Iprahumas harus lebih menunjukkan peran dan fungsinya sehingga betul-betul dirasakan sebagai mitra kerja pemerintah yang vital dan strategis.

Perluas dan tingkatkan jejaring dan kemitraan dengan lembaga pemerintah selain Kemenkominfo, media massa, perguruan tinggi, penerbit/pengelola media popular dan jurnal ilmiah, serta lembaga profesi humas lain. Era industri 4.0 yang ditandai disrupsi teknologi mensyaratkan terbentuknya ekosistem komunikasi dan kehumasan yang saling terkait dan mendukung. Bukan saatnya Iprahumas bekerja sendiri. Dibutuhkan sub sistem lain yang saling terintegrasi dan saling membutuhkan. Bukan mengekploitasi sepihak namun saling berkolaborasi dan menghidupkan satu sama lain.

Ke semua langkah ini diperlukan untuk menguatkan Iprahumas sebagai lembaga profesi pranata humas yang berwibawa dan berwawasan global. Termasuk sigap mengantisipasi perubahan pola dan budaya kerja yang lebih kompleks akibat pemanfaatan TIK.