Konten dari Pengguna

UMKM Berjuang, Negara Kemana?

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Muhammad Arif Farhan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Foto yang saya ambil sendiri didepan gedung DPR RI pada saat demo buruh dan UMKM pada tanggal 29 Agustus 2025
zoom-in-whitePerbesar
Foto yang saya ambil sendiri didepan gedung DPR RI pada saat demo buruh dan UMKM pada tanggal 29 Agustus 2025

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian seringkali tidak terlihat di balik statistik yang menjanjikan. Mereka menghadapi gempuran produk impor yang lebih murah, harga bahan baku yang terus naik, dan daya beli masyarakat yang menurun. Ironisnya, pemerintah sedang sibuk menunjukan angka investasi dan pertumbuhan, seolah-olah masalah di lapisan bawah tidak perlu ditangani segera.

Kebijakan saat ini seringkali mendukung pemain besar. Korporasi lebih mudah mendapatkan insentif pajak dan kredit rumah daripada pedagang kecil. Program bantuan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) seringkali terhambat birokrasi atau bahkan hanya digunakan untuk acara pencitraan. Meskipun demikian, informasi menunjukan bahwa UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di indonesia. Stabilitas Sosial secara keseluruhan dan pendapatan keluarga terancam jika sektor ini dibiarkan tidak bergerak.

Masalahnya bukan hanya kekurangan dana; itu adalah visi pembangunan yang terlalu besar yang mengabaikan kehidupan sehari-hari rakyat. Sebagai kelompok yang memiliki pengetahuan kritis, mahasiswa harus berani mempertanyakan jalan kebijakan ekonomi: mengapa harga makanan terus meningkat sementara petani dan nelayan masih miskin? Untuk alasan apa subsidi yang seharusnya memberikan perlindungan kepada rakyat justru dialihkan? Pertanyaan ini penting agar kita tidak hanya menonton, tetapi juga berkontribusi pada perubahan.

UMKM tidak membutuhkan belas kasihan; sebaliknya mereka membutuhkan keadilan. Tumbuh memerlukan akses modal yang lebih adil, regulasi yang sederhana, dan kebijakan proteksi yang melindungi harga barang impor yang merusak. Keberpihakan yang nyata, bukan hanya retorika, diperlukan jika negara benar-benar serius menjadikan UMKM sebagai pilar ekonomi. Karena pada akhirnya, keberlangsungan UMKM menunjukkan kesehatan ekonomi kita, dan ketika mereka runtuh, kita semua merasakan dampaknya.