Ketika Pajak Menjadi Cermin Kepercayaan antara Rakyat dan Negara
Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Aan Gunawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Setiap tanggal muda, sebagian besar dari kita menerima slip gaji yang sudah "berkurang" sebelum sempat menyentuh tangan. Potongan itu bernama Pajak Penghasilan (PPh). Tidak bisa ditawar, tidak bisa dihindari. Sudah otomatis, dan katanya demi kebaikan bersama.
Tapi pernahkah kita benar-benar merasa bahwa potongan itu adalah bagian dari kontribusi sosial? Atau, sejujurnya, kita hanya merasa itu sekadar kewajiban yang harus dijalani karena tidak punya pilihan?
Pertanyaan ini penting, karena pajak sejatinya bukan sekadar angka yang ditarik dari penghasilan kita. Pajak adalah cermin kepercayaan. Ia mencerminkan relasi antara rakyat dan negara: siapa memberi, siapa mengelola, siapa mendapat manfaat.
Kepercayaan yang Tidak Datang Sendiri
Kepercayaan pada sistem pajak tidak datang begitu saja. Ia lahir dari proses panjang: ketika rakyat merasa uang mereka dikelola dengan benar, ketika pelayanan publik terasa nyata, dan ketika beban ditanggung secara adil.
Sayangnya, di Indonesia, rasa percaya itu masih setengah hati.
Orang yang gajinya dipotong langsung cenderung pasrah. Sementara mereka yang punya kuasa finansial, sering kali lebih tahu cara "mengatur kewajiban". Kita pun bertanya-tanya: ke mana sebenarnya pajak itu pergi? Kenapa fasilitas publik masih timpang? Kenapa kita masih harus bayar mahal untuk sekolah, rumah sakit, bahkan sekadar akses air bersih?
Bukan Tentang Bayar, Tapi Tentang Balikannya
Rakyat bukan tidak mau bayar pajak. Tapi mereka ingin melihat hasilnya.
Ketika jalan rusak diperbaiki, ketika subsidi tepat sasaran, ketika birokrasi jadi efisien—di situlah rasa percaya mulai tumbuh. Pajak tak lagi terasa seperti beban, melainkan bentuk partisipasi. Sebaliknya, ketika uang rakyat disalahgunakan, atau digunakan untuk kepentingan segelintir elite, kepercayaan pun runtuh. Dan sekali kepercayaan hilang, membangunnya kembali tidak mudah.
Negara Harus Lebih Dulu Memberi Contoh
Jika negara ingin warganya taat pajak, maka negara harus lebih dulu memperbaiki diri. Mulai dari hal paling mendasar: transparansi penggunaan pajak.
Setiap rupiah yang dikumpulkan dari rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya dalam laporan tahunan yang tebal dan membingungkan, tapi dalam bentuk pelayanan yang dirasakan langsung. Infrastruktur yang merata. Pendidikan yang layak. Kesehatan yang mudah diakses. Itu semua adalah bentuk nyata dari "balasan" atas kepercayaan rakyat.
Mengubah Pajak Menjadi Simbol Kepercayaan
Pajak bukan sekadar potongan. Ia adalah pernyataan: “Saya percaya pada negara ini.”
Dan kepercayaan itu, seharusnya tidak disia-siakan. Ketika negara mampu membuktikan bahwa pajak dikelola secara adil, transparan, dan bermanfaat, maka warga tak akan lagi melihat PPh sebagai instrumen pemaksaan. Mereka akan melihatnya sebagai simbol kepedulian. Bentuk gotong royong versi modern.
Karena pada akhirnya, negara tidak bisa berjalan tanpa kepercayaan rakyat. Dan pajak, adalah salah satu cerminnya yang paling jujur.