Beban Ekonomi Mahasiswa: Biaya Kuliah Bukan Satu-Satunya Masalah

ilustrasi foto mahasiswa

Pendidikan tinggi sering dianggap sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki masa depan. Dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, seseorang diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan peluang kerja yang lebih baik. Namun, ada satu hal yang kerap luput dari pembicaraan, yaitu kemampuan mahasiswa untuk membiayai seluruh kebutuhan selama menjalani perkuliahan.

Selama ini, pembahasan mengenai biaya kuliah sering berfokus pada uang kuliah tunggal (UKT) atau biaya semester. Padahal, kehidupan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan pembayaran kepada kampus. Ada biaya transportasi, makan sehari-hari, buku, akses internet, hingga kebutuhan tugas yang harus dipenuhi agar proses belajar dapat berjalan dengan baik.

Bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan cukup, berbagai pengeluaran tersebut mungkin masih bisa ditangani. Namun, bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi terbatas, pengeluaran yang terlihat sederhana dapat menjadi beban tersendiri. Tidak sedikit mahasiswa yang harus mengatur uang saku dengan ketat, mencari pekerjaan sampingan, atau mengurangi kebutuhan pribadi agar tetap bisa melanjutkan kuliah.

Persoalan ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar uang yang dibayarkan kepada perguruan tinggi.

Biaya pendidikan yang tidak selalu terlihat

Gambaran mengenai besarnya biaya pendidikan dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam publikasi Statistik Penunjang Pendidikan 2024, rata-rata total biaya pendidikan tinggi pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat sekitar Rp19,01 juta per mahasiswa. Perhitungan ini mencakup berbagai kebutuhan pendidikan, bukan hanya biaya kuliah. Angka tersebut merupakan rata-rata statistik nasional, sehingga tidak menggambarkan pengeluaran setiap mahasiswa secara persis.

Data tersebut memperlihatkan bahwa menjalani pendidikan tinggi membutuhkan dukungan ekonomi yang cukup besar. Bahkan ketika mahasiswa memperoleh keringanan UKT atau bantuan biaya kuliah, kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi.

Bayangkan mahasiswa yang harus menempuh perjalanan cukup jauh ke kampus setiap hari. Ia perlu menyediakan uang transportasi, membeli makan, mengerjakan tugas menggunakan perangkat digital, dan membayar internet. Jika seluruh kebutuhan itu dihitung selama satu bulan, jumlahnya dapat menjadi beban yang cukup berarti bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.

Masalahnya, kebutuhan tersebut sering dianggap sebagai tanggung jawab pribadi mahasiswa dan keluarganya. Padahal, sebagian kebutuhan itu merupakan bagian dari proses memperoleh pendidikan. Mahasiswa membutuhkan akses transportasi, bahan belajar, dan teknologi agar dapat mengikuti perkuliahan secara optimal.

Ketika kondisi ekonomi memengaruhi proses belajar

Dalam perspektif ekonomi pendidikan, pendidikan dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang. Seseorang mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga dengan harapan memperoleh manfaat pada masa depan, baik berupa peningkatan keterampilan, kesempatan kerja, maupun penghasilan yang lebih baik.

Namun, investasi pendidikan tidak selalu mudah dijalani oleh setiap orang. Kemampuan untuk bertahan di perguruan tinggi turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Mahasiswa yang mengalami keterbatasan keuangan mungkin harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bekerja sambil kuliah tentu bukan sesuatu yang salah. Bahkan, pengalaman kerja dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan dan kemandirian. Akan tetapi, ketika pekerjaan menjadi kebutuhan utama untuk membiayai kehidupan, mahasiswa dapat menghadapi tantangan dalam membagi waktu, menjaga kesehatan, menyelesaikan tugas, dan mengikuti kegiatan akademik.

Di sinilah persoalan pemerataan pendidikan perlu dilihat lebih jauh. Kesempatan masuk perguruan tinggi saja belum cukup jika mahasiswa tidak memiliki dukungan yang memadai untuk menyelesaikan pendidikannya.

Pendidikan seharusnya tidak hanya membuka pintu bagi mereka yang ingin kuliah, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil agar mereka dapat belajar dengan layak hingga lulus.

Apakah bantuan pendidikan sudah menjawab kebutuhan mahasiswa?

Pemerintah dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa menghadapi persoalan biaya pendidikan. Program beasiswa, bantuan pendidikan, dan kebijakan keringanan UKT merupakan langkah yang patut didukung. Namun, menurut saya, bantuan pendidikan perlu terus dievaluasi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Bantuan yang hanya berfokus pada biaya kuliah belum tentu menyelesaikan persoalan mahasiswa yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, dukungan pendidikan sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa secara lebih menyeluruh.

Perguruan tinggi dapat memperkuat sistem beasiswa berdasarkan kebutuhan ekonomi, menyediakan informasi bantuan secara terbuka, serta mempermudah mahasiswa mengajukan keringanan biaya ketika mengalami perubahan kondisi keuangan keluarga. Dukungan berupa fasilitas belajar, akses internet, dan layanan konseling keuangan juga dapat menjadi bagian dari upaya membantu mahasiswa bertahan dalam pendidikan.

Selain itu, penyaluran bantuan perlu dilakukan secara tepat sasaran dan transparan. Mahasiswa yang benar-benar membutuhkan seharusnya memperoleh akses informasi dan kesempatan yang adil untuk mengajukan bantuan, tanpa terhambat prosedur yang terlalu rumit.

Langkah-langkah tersebut penting karena kebijakan pendidikan tidak cukup hanya dinilai dari besarnya anggaran atau jumlah penerima bantuan. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar membantu mahasiswa menjalani perkuliahan dan menyelesaikan pendidikannya.

Pendidikan berkualitas harus disertai akses yang terjangkau

Menurut saya, persoalan biaya pendidikan perlu dilihat sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam merancang kebijakan pembiayaan yang adil, perguruan tinggi perlu memastikan penggunaan dana yang efektif dan transparan, sedangkan masyarakat dapat mendukung terciptanya lingkungan yang menghargai pendidikan.

Pada saat yang sama, mahasiswa juga perlu dibekali kemampuan mengelola keuangan agar dapat menentukan prioritas pengeluaran selama kuliah. Namun, kemampuan mengatur uang tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan keterbatasan ekonomi yang memang dihadapi sebagian mahasiswa.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya mahasiswa yang berhasil masuk perguruan tinggi. Kemampuan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran dengan layak dan menyelesaikan pendidikan juga perlu menjadi perhatian.

Pendidikan memang merupakan investasi masa depan, tetapi investasi tersebut membutuhkan dukungan yang nyata. Jangan sampai mahasiswa memiliki kemampuan dan semangat untuk belajar, tetapi harus menghadapi hambatan ekonomi yang membuat perjalanan pendidikannya semakin berat.

Jika pendidikan benar-benar ingin menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembicaraan tentang biaya pendidikan harus melampaui persoalan uang kuliah. Sebab, kesempatan memperoleh pendidikan yang adil bukan hanya tentang siapa yang bisa masuk perguruan tinggi, melainkan juga siapa yang memiliki kesempatan untuk bertahan dan menyelesaikannya.

Aas Wulandari - Mahasiswa Universitas Pamulang