Direksi dan Komisaris Jamkrindo Jajal Kereta Cepat, Abdul Bari: Simbol Kemajuan

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dinilai merupakan lompatan penting dalam sejarah transportasi di Indonesia. Direktur Kelembagaan dan Layanan PT Jamkrindo Abdul Bari mengatakan pelanggan yang menggunakan kereta cepat bukan hanya mendapat kemewahan fasilitas, tapi juga efisiensi waktu.

Abdul Bari bersama jajaran Direksi, Komisaris dan pegawai PT Jamkrindo menjajal kereta cepat pada Sabtu (28/10). Dirinya menyebut headway Whoosh sangat tepat waktu.

Perjalanan dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang hanya ditempuh dalam waktu 25 menit. “Bayangkan, kita biasanya ke Bandung kalau weekend itu bisa 3-4 jam, bahkan lebih kalau macet. Dengan kereta cepat hanya butuh waktu 25 menit, sudah dapat fasilitas mewah,” kata Bari.

Namun demikian, menurut Abdul Bari ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Seperti kereta feeder dari Stasiun Padalarang atau Stasiun Tegalluar ke pusat Kota Bandung yang perlu ditambah jam operasional dan armadanya.

“Kita dihadapkan dengan simplikasi keadaan dari semua aktivitas yang efektif, efisien dan berkemajuan. Pembangunan kereta cepat adalah salah satu keputusan strategis dan perlu evaluasi berkelanjutan untuk kesinambungan bersama ekosistem penyertanya,” tutur Bari.

Bari menambahkan, untuk menarik penumpang, ada sejumlah faktor yang memengaruhi, seperti tarif yang terjangkau, kemudahan mengakses stasiun, integrasi antarmoda, keamanan, dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.

“Kendala akan selalu ada, tapi itu bukan sesuatu yang berarti. Saya yakin Kereta cepat ini akan menjadi andalan bagi masyarakat yang ingin mencari efektivitas waktu, kemudahan dan sekaligus kemewahan, ini adalah simbol kemajuan bagi bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat melaju maksimal dengan kecepatan 350 km/jam. Di beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo optimistis kereta cepat bisa menarik pengguna kendaraan pribadi. Dengan begitu, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, yang disebut Presiden hampir Rp 100 triliun per tahun, bisa ditekan.