Demokrasi Rojava: Cahaya di Balik Kegelapan Timur Tengah

Demokrasi menjadi mimpi siang bolong bagi negara-negara di Timur Tengah. Dengan kondisi negara yang berlandaskan syariat Islam yang kental, perjuangan demokratisasi hanya menjadi perbuatan sia-sia bagi mereka. Namun, ada satu wilayah yang berbeda dari yang lain. Layaknya fajar merah yang menyingsing dari timur, Rojava muncul bak matahari terbit di pagi hari.

Selain itu, Rojava juga tidak memiliki pemerintah pusat yang berkuasa atas seluruh daerahnya, namun memiliki pemerintahan mandiri di tingkat sub-daerah, yang disebut kanton. Setiap kanton memiliki konstitusi, hukum, dan institusi sendiri, yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Setiap kanton juga memiliki hak untuk menentukan hubungan dengan pihak-pihak lain, baik internal maupun eksternal, selama tidak bertentangan dengan konstitusi federasi.

Ilustrasi lokasi Rojava. Foto: Wikipedia/Panonian

Demokrasi Nyentrik Rojava

Pada dasarnya, Rojava memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya di antara penduduknya. Rojava menghargai keragaman tersebut dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap kelompok, serta memberikan kesempatan untuk berperan dalam pemerintahan. Rojava juga menghormati hak-hak kolektif dan individu, seperti hak untuk beragama, berpendapat, dan berorganisasi.

Dengan berlandaskan prinsip demokrasi, Rojava menerapkan prinsip-prinsip toleransi, dialog, dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik yang mungkin terjadi di dalam maupun di luar wilayahnya. Rojava juga berupaya untuk menjalin hubungan damai dan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional, dengan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Partisipasi masyarakat adalah salah satu prinsip utama dalam sistem politik dan sosial Rojava. Rojava berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dengan cara yang aktif dan kreatif. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan dan fasilitas kepada masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, menyusun solusi, mengambil keputusan, melaksanakan aksi, dan mengevaluasi hasil. Rojava juga menghargai peran dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, dengan memberikan penghargaan, insentif, dan perlindungan.

Tidak hanya itu, Rojava juga menerapkan sistem ko-pemimpinan, di mana setiap jabatan publik harus diisi oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan gender, menghapus diskriminasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ilustrasi gerakan Rojava. Foto: Unsplash/Markusspiske

Sistem ini juga mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, kerjasama, dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Sistem ini juga memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam semua tingkat pemerintahan, dari tingkat lokal hingga federal.

Rojava juga memiliki lembaga-lembaga khusus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, seperti dewan perempuan, komite perempuan, dan unit perempuan dalam milisi pertahanan rakyat (YPG) dan unit perlindungan perempuan (YPJ). Lembaga-lembaga ini bertugas untuk mengadvokasi, mengawasi, dan menegakkan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, seperti hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan.

Lembaga-lembaga ini juga berperan dalam memberdayakan perempuan, dengan memberikan pelatihan, bantuan, dan dukungan. Lembaga-lembaga ini juga berkontribusi dalam perjuangan melawan ISIS, dengan menjadi bagian dari pasukan pertahanan Rojava.

Pemerintahan Rojava yang terbilang nyentrik menjadi sebuah sistem pemerintahan yang inovatif dan progresif, yang menantang dominasi negara-negara nasional, kapitalisme, patriarki, dan eksploitasi alam. Hal ini menjadi sebuah contoh inspiratif bagi gerakan-gerakan sosial dan politik di seluruh dunia, yang berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis, egaliter, ekologis, dan pluralis.

Ombak Besar Menanti Rojava

Ilustrasi tentara. Foto: Freepik

Salah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi Rojava adalah hubungannya dengan pemerintah Suriah yang masih mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut dan tidak mengakui status Rojava sebagai entitas politik yang sah. Pemerintah Suriah juga masih memiliki kepentingan strategis dan ekonomis di wilayah Rojava, terutama di daerah kaya minyak di Deir ez-Zor.

Meskipun Rojava dan pemerintah Suriah telah melakukan beberapa perundingan dan kerjasama, terutama dalam menghadapi ancaman Turki dan ISIS, hubungan mereka tetap rapuh dan tidak pasti. Rojava harus berpikir dua kali dalam menyeimbangkan otonomi dan keamanannya, serta menghindari konfrontasi dan eskalasi dengan pemerintah Suriah.

Tantangan lain yang dihadapi Rojava adalah hubungannya dengan Turki yang merupakan negara tetangga dan anggota NATO. Turki menganggap Rojava sebagai ancaman terorisme, karena hubungannya dengan Partai Pekerja Kurdistan atau Partiya Karkerên Kurdistan (PKK), sebuah organisasi bersenjata yang telah berjuang melawan negara Turki selama puluhan tahun. Turki juga khawatir bahwa Rojava akan menjadi contoh dan inspirasi bagi gerakan kemerdekaan Kurdi di Turki sendiri.

Ilustrasi demokrasi. Foto: Freepik/Ededchechine

Oleh karena itu, Turki telah melakukan berbagai tindakan agresif terhadap Rojava, seperti melakukan serangan udara, mendukung kelompok-kelompok oposisi bersenjata, dan melancarkan invasi militer, yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan pengungsi. Rojava harus berjuang untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatannya, serta mencari dukungan dan perlindungan dari komunitas internasional, terutama dari Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Rojava dalam perang melawan ISIS.

Tantangan yang dihadapi Rojava tidak berhenti di situ. Hubungannya dengan Irak, terutama dengan Kurdistan Regional Government (KRG), yang merupakan pemerintahan otonom Kurdi di Irak utara, menjadi sorotan penting terhadap eksistensi Rojava. Meskipun Rojava dan KRG memiliki kesamaan etnis, budaya, dan sejarah, hubungan mereka tidak harmonis. Hal ini dikarenakan oleh adanya persaingan dan perbedaan politik, ideologis, dan ekonomis. KRG, yang dipimpin oleh Partai Demokrat Kurdistan (KDP), memiliki hubungan yang baik dengan Turki, dan tidak mendukung aspirasi Rojava untuk menjadi wilayah otonom di Suriah.

KRG juga menuduh Rojava melakukan intervensi dan provokasi di wilayahnya, terutama di Sinjar, di mana Rojava mendirikan milisi Yazidi yang berafiliasi dengan PKK. KRG juga membatasi pergerakan orang dan barang antara Rojava dan Irak, yang berdampak negatif pada kesejahteraan dan pembangunan Rojava. Rojava harus berusaha untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan KRG, serta dengan pemerintah pusat Irak, dengan mengedepankan prinsip-prinsip dialog, saling menghormati, dan kepentingan bersama.

Ilustrasi tentara berbagai negara. Foto: Freepik

Tantangan besar selanjutnya yang dihadapi Rojava adalah hubungannya dengan Rusia, yang merupakan salah satu aktor utama dan penentu dalam konflik Suriah. Rusia memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah Suriah, dan telah memberikan dukungan militer, politik, dan diplomatik kepada rezim Bashar al-Assad. Rusia juga memiliki kepentingan strategis dan geopolitik di Suriah, terutama dalam menghadapi pengaruh Amerika Serikat dan Turki di kawasan tersebut.

Meskipun Rojava dan Rusia telah menjalin hubungan yang pragmatis dan kooperatif, terutama dalam menghadapi ancaman Turki, hubungan mereka juga penuh dengan ketidakpastian dan ketegangan. Rojava harus berhati-hati dalam berurusan dengan Rusia, yang dapat mengubah sikap dan kebijakannya sewaktu-waktu, tergantung pada dinamika dan kepentingan di lapangan.