Danantara Kaji Cost dan Benefit Impor KRL Bekas dari Jepang
PerbesarBPI Danantara tengah mengkaji rencana impor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik di Jabodetabek.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara sekaligus Ketua Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menjadwalkan bertemu dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas rencana ini pada Jumat (2/10).
"Hari ini seharusnya saya ada pertemuan dengan Pak Menhub," kata Dony, kepada wartawan ketika ditemui di Jakarta, Jumat (2/10).
Menurut Dony, Danantara bakal melihat terlebih dahulu cost and benefit dari rencana impor KRL bekas, termasuk manfaat yang bisa diperoleh dari sisi percepatan transportasi publik.
"Bagaimana kita bisa melihat cost and benefit. Mana keuntungannya, apa yang kita dapatkan dari situ karena kan percepatan daripada transportasi publik kita juga kan? Tapi nanti akan kita diskusikan dengan Pak Menhub," ujarnya.
Di sisi lain, Dony mengatakan Danantara tetap mendorong transformasi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebagai produsen kereta dalam negeri.
Namun, kapasitas produksi INKA saat ini masih terbatas sehingga perlu diseimbangkan dengan kebutuhan kereta untuk transportasi publik.
"Karena satu, kita akan mendorong adanya nanti elektrifikasi Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan juga Jakarta-Merak. Kita balance-kan antara kebutuhannya dengan kapasitas produksinya INKA, sisanya itu akan kita lakukan alternatif," lanjutnya.
Terkait dukungan pendanaan, Dony mengatakan INKA saat ini masih menghadapi persoalan keuangan. INKA disebut masih memiliki posisi ekuitas negatif dan pinjaman yang tidak berkelanjutan.
Danantara, kata Dony, membuka kemungkinan memberikan tambahan ekuitas kepada INKA apabila perusahaan membutuhkan pendanaan. Hal itu akan dikaji dengan mempertimbangkan adanya kepastian penyerapan atau off-take atas produk yang dihasilkan INKA.
"Jadi ini nggak bisa dilihat satu-satu ada posibilitas dalam kita kaji berapa kemungkinan kita harus injact equity kepada INKA," tutur Dony.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyetujui rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melakukan impor rangkaian KRL bekas untuk memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan KRL Jabodetabek.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan impor rangkaian kereta tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, sekaligus mendorong pengembangan industri lokal.
“Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta, bukan baru, yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Andre dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).
Sementara itu, KAI telah menyiapkan 23 trainset KRL bekas Jepang sebagai solusi transisi kebutuhan operasional. Jumlah tersebut terdiri dari 7 trainset dengan SF 12 dan 16 trainset dengan SF 8.
“Jadi tadi kan udah saya sampaikan, itu ada 7 trainset dengan SF 12 plus dengan 16 trainset SF 8. Untuk sebagai transisi kita dulu,” kata Bobby.