Defisit Anggaran AS Capai USD 1,99 Triliun per September 2026
PerbesarDepartemen Keuangan AS mencatat defisit anggaran AS hingga September 2026 mencapai USD 1,99 triliun atau setara dengan Rp 35.873,7 triliun (kurs Rp 18.027 per dolar AS).
Angka ini membengkak sekitar 12 persen dibandingkan defisit tahun sebelumnya sebesar USD 1,78 triliun.
Mengutip Bloomberg pada Sabtu, (17/10), membengkaknya defisit disebabkan oleh tingginya kebutuhan pembiayaan pemerintah dan meningkatkan risiko beban utang AS yang diproyeksi mencapai rekor baru dalam beberapa tahun mendatang.
Sepanjang 2026, belanja pemerintah AS naik sekitar 6 persen menjadi USD 7,4 triliun. Sementara itu, penerimaan negara hanya meningkat 3 persen menjadi USD 5,4 triliun.
Salah satu faktor utama pemicu pelebaran defisit adalah meningkatnya biaya pembayaran bunga utang. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) yang berpadu dengan akumulasi jumlah utang membuat beban bunga membubung.
Pembayaran bunga bersih pemerintah AS meningkat USD 81,4 miliar hingga menembus rekor USD 1,05 triliun pada tahun fiskal 2026. Angka ini menempatkan bunga utang sebagai salah satu dari tiga pos pengeluaran terbesar pemerintah AS.
Dari sisi pengeluaran, anggaran program jaminan sosial masih mendominasi dengan nilai mencapai USD 1,67 triliun, naik dari sebelumnya USD 86,4 miliar. Sementara belanja program kesehatan meningkat USD 76 miliar menjadi USD 1,07 triliun.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyoroti kewajiban pengembalian dana tarif impor sebagai salah satu faktor pembeban anggaran. Pembayaran tersebut merupakan dampak putusan Mahkamah Agung AS pada Februari 2026 yang membatalkan sebagian besar kenaikan tarif impor bentukan Presiden Donald Trump pada masa jabatan keduanya.
Defisit anggaran AS pada 2026 menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut berada di kisaran USD 2 triliun, atau setara dengan 6 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pembengkakan defisit ini menjadi perhatian serius para pelaku pasar karena terjadi di tengah tingkat pengangguran AS yang relatif rendah.
Bessent menilai pemerintah AS dapat menekan laju pertumbuhan utang melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia optimistis perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dapat mendongkrak produktivitas ekonomi nasional.
Namun, pandangan optimistis tersebut disanggah oleh sejumlah ekonom, investor, dan pejabat otoritas keuangan global.
"Pertumbuhan memang membantu, tetapi tidak dapat menghasilkan penyesuaian yang diperlukan secara cukup cepat," ujar Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva.
Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde juga menegaskan bahwa negara dengan defisit kronis seperti AS harus segera mengambil tindakan nyata. Senada, Direktur Congressional Budget Office (CBO) Phillip Swagel menilai pertumbuhan ekonomi semata tidak realistis untuk menstabilkan beban utang AS.
Lembaga anggaran nonpartisan CBO sebelumnya telah memperingatkan bahwa rasio utang pemerintah AS terhadap PDB berpotensi melampaui rekor pasca-Perang Dunia II sebesar 106 persen pada 2030. Sementara itu, indikator utang publik AS yang beredar telah menembus USD 40 triliun pada September 2026.
Pangkas Defisit
Bessent berjanji akan mengajukan rencana konsolidasi fiskal untuk membenahi anggaran pemerintah, yang berpeluang disampaikan pada periode lame-duck Kongres usai pemilihan sela.
Namun, di tengah upaya menekan defisit, Presiden Trump justru mengusulkan tambahan belanja baru, termasuk kenaikan anggaran pertahanan hingga hampir USD 500 miliar serta janji stimulus senilai USD 5.000 bagi tiap warga AS jika Partai Republik menguasai Kongres.
Tekanan terhadap anggaran makin nyata terlihat pada September 2026, di mana pengeluaran pemerintah tercatat USD 27 miliar lebih besar dibanding penerimaannya.
Kebijakan pemotongan pajak yang disahkan pada 2025 turut menggerus penerimaan negara. Meki penerimaan pajak penghasilan individu naik USD 189 miliar, penerimaan pajak korporasi justru anjlok lebih dari USD 70 miliar akibat perpanjangan insentif dan pemotongan pajak baru bagi perusahaan.