Ekonom Temui Purbaya di Kemenkeu, Bahas Asumsi RAPBN 2027
PerbesarMenteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menggelar pertemuan dengan beberapa analis hingga ekonom di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Rabu (26/8).
Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah isu ekonomi, seperti asumsi RAPBN 2027, penerimaan pajak, rating lembaga pemeringkat global, belanja pemerintah, hingga strategi mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Namanya juga analis meeting kan berarti dari analis, kalau ada pertanyaan apa saja yang mau kita kemukakan ke Pak Menteri sendiri, jadi seperti biasa aja,” kata Josua saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Ia mengatakan pembahasan banyak menyoroti asumsi RAPBN 2027, termasuk target penerimaan pajak yang diproyeksikan tumbuh sekitar 10 persen.
Menurutnya, pencapaian target tersebut perlu dilakukan bukan semata-mata melalui peningkatan tarif pajak, melainkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan sistem pengumpulan penerimaan.
Josua menilai pemerintah perlu memastikan kenaikan target penerimaan pajak tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat.
“Nah itu mungkin yang harus kita tarik benang merahnya, karena kalau kita lihat dari 2025 kan memang disampaikan juga tadi, bahwa penerimaan kita jeblok kan,” ucap Josua.
Josua menambahkan, pertemuan ini juga membahas upaya pemerintah dalam meningkatkan disiplin institusi serta optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Menurut Josua, SAL sebagai bagian dari simpanan pemerintah dapat dioptimalkan untuk mendorong likuiditas perbankan, terutama melalui penempatan dana pemerintah pada bank-bank Himbara.
“Artinya bagaimana juga dari sisi penempatan dana SAL pemerintah di bank-bank Himbara ini pun juga diharapkan akan bisa lebih optimal lagi, sehingga transmisinya bisa berjalan dan bekerja,” ucap Josua.
Kemudian Josua juga menyampaikan kepada Purbaya bahwa kebijakan fiskal dan moneter saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi struktural juga perlu terus dijalankan, termasuk melalui upaya debottlenecking untuk mengurangi berbagai hambatan investasi.
Di sisi lain, Josua menilai masih terdapat sejumlah risiko terhadap asumsi RAPBN 2027. Menurutnya, asumsi dalam RAPBN tetap merupakan proyeksi yang menghadapi berbagai ketidakpastian, baik yang berasal dari kondisi global maupun domestik.
Selain faktor global, para ekonom juga menyampaikan risiko dari program-program tambahan kementerian/lembaga (K/L) yang berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran. Hal tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam menjaga ruang fiskal pemerintah.
“Dan tadi juga menyinggung sedikit terkait dengan PFII (Pusat Finansial Internasional Indonesia) sih, jadi banyak sekali topiknya,” imbuh Josua.