Eks Ketua OJK Mahendra Siregar Ingatkan Pengusaha Waspadai Risiko Geopolitik
PerbesarEks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022-2026, Mahendra Siregar, mengingatkan pelaku usaha untuk mewaspadai risiko geopolitik global yang semakin mempengaruhi keputusan bisnis.
Mahendra menjelaskan, perubahan tatanan ekonomi global membuat ketegangan geopolitik tak lagi sebatas persoalan hubungan antarnegara, tetapi berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan.
Dampaknya bisa terlihat pada pendapatan, biaya produksi, kebutuhan modal, hingga akses pasar.
“Jadi ringkasnya persoalan geopolitik akhirnya langsung masuk memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Begitu juga ketika imbal hasil obligasi Amerika meningkat dan dolar menguat, bagi mata uang negara berkembang, tentu termasuk mata uang kita, menghadapi tekanan,” ujar Mahendra pada acara Indonesia Knowledge Forum (IKF) XV-2026 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (13/10).
Mahendra menyebut, ketegangan di Timur Tengah, gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak, dan meningkatnya biaya pengiriman dan logistik bisa menambah tekanan inflasi.
Menurutnya, pelaku usaha juga perlu mengantisipasi kemungkinan biaya modal yang bertahan tinggi dalam jangka panjang.
Jika suku bunga jangka panjang dan premi risiko tetap tinggi, investor dan pemberi pinjaman bakal meminta imbal hasil lebih besar.
Akibatnya, valuasi investasi dapat berubah dan proyek yang sebelumnya dinilai layak berpotensi menjadi kurang menarik.
“Kita juga jangan terlalu cepat berasumsi bahwa dunia akan segera kembali pada era biaya modal atau pembiayaan yang murah,” katanya.
Buka Ruang Investasi Swasta
Mahendra mengamati perubahan peran pemerintah yang semakin aktif dalam perekonomian. Sejumlah negara, termasuk AS, China, dan negara-negara Eropa, makin menggunakan kebijakan industri untuk mendukung sektor strategis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), kendaraan listrik, energi, ketahanan pangan, dan mineral kritis.
Menurut dia, meningkatnya keterlibatan negara justru membuka peluang baru bagi dunia usaha. Namun, dampaknya terhadap investasi swasta perlu dicermati karena kehadiran pemerintah juga mempengaruhi struktur industri dan persaingan bisnis.
Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang disampaikan Mahendra menunjukkan realisasi investasi pada semester I tahun ini mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Mahendra menilai RI masih membutuhkan investasi swasta untuk meningkatkan kapasitas produksi, penguasaan teknologi, dan produktivitas perusahaan.
“Ada satu pertanyaan yang lebih menjelaskan apakah kehadiran negara di sektor masing-masing memperbesar ruang bagi swasta untuk berinvestasi, meningkatkan produktivitas, dan memperoleh imbal hasil yang wajar, atau justru menimbulkan downside risk yang perlu dipertimbangkan?” ujar Mahendra.
Di sejumlah sektor, investasi negara pada infrastruktur dapat mengurangi biaya logistik. Namun, di sektor lain, keterlibatan pemerintah bisa mempengaruhi industri dan menentukan apakah investasi swasta terdorong masuk (crowding in) atau justru terdesak (crowding out).
“Tujuannya bukan agar setiap perusahaan memperoleh perlakuan yang sama persis, karena kebutuhan sektor masing-masing berbeda. Yang dibutuhkan adalah pemahaman yang lebih baik mengenai arah kebijakan, waktu pelaksanaan, dan ruang penyesuaian bagi dunia usaha,” tutur Mahendra.