Fakta-fakta Realisasi APBN September 2026
PerbesarMenteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2026 dalam konferensi pers APBN KiTA. Pemaparan tersebut mencakup pertumbuhan pendapatan negara, laju belanja, hingga tingkat defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan Negara Rp 2.341,5 T
Hingga akhir September 2026, pendapatan negara berhasil terkumpul sebesar Rp 2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN, melesat 25,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara telah terealisasi Rp 2.660,5 triliun atau sekitar 69 persen dari target, meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Suahasil menjelaskan, realisasi pendapatan negara yang telah menyentuh kisaran tiga perempat dari target tahunan menunjukkan bahwa kinerja APBN masih berada pada jalur yang ditetapkan.
“Kondisi ini sangat sehat. Per akhir September itu menandakan periode tiga perempat tahun yang idealnya berada di angka 75 persen. Jadi kalau pendapatan negara sudah terkumpul 74,2 persen, ini berarti on track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat, (9/10).
Salah satu penopang utama kenaikan belanja negara adalah dinamika harga minyak bumi yang mengerek alokasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi oleh pemerintah.
Penerimaan Pajak Rp 1.607,6 T
Realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2026 berhasil menyentuh Rp 1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN. Angka ini tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebagai pembanding, hingga September 2025 penerimaan pajak hanya mencatatkan angka Rp 1.295,3 triliun atau sempat terkontraksi 4,4 persen secara tahunan.
Pertumbuhan penerimaan pajak pada 2026 ditopang oleh geliat aktivitas ekonomi domestik serta optimalisasi pemanfaatan sistem administrasi perpajakan Coretax. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas meningkat seiring penguatan administrasi, sedangkan PPh migas terkatut naik sejalan dengan pergerakan harga minyak. Di sisi lain, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh positif disokong oleh kuatnya daya beli masyarakat.
Kendati penerimaan pajak tumbuh pesat, Suahasil menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan hak wajib pajak melalui percepatan restitusi.
Direktorat Jenderal Pajak diinstruksikan mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak, terutama bagi sektor industri yang membutuhkan sokongan arus kas (cash flow), industri padat karya, serta pelaku UMKM.
“Restitusi adalah hak wajib pajak. Bagi industri yang memerlukan cash flow, padat karya, dan UMKM, prosesnya diberikan secepat mungkin agar bisa langsung dibayarkan,” tegas Suahasil.
Defisit 1,24 Persen
Realisasi APBN hingga September 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp 319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap PDB, masih berada jauh di bawah patokan batas atas defisit tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 2,85 persen PDB.
Suahasil menegaskan, defisit ini bukan menandakan anggaran negara mengalami kekurangan tanpa perencanaan.
“Ini bukan sekadar tekor, tetapi on track. APBN memang sejak awal didesain defisit agar pemerintah bisa membelanjakannya demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Hingga 30 September 2026, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang sebesar Rp 494,3 triliun, atau setara 59,4 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp 832,2 triliun.
Pemerintah memproyeksikan laju belanja negara akan semakin terakselerasi pada November dan Desember 2026.
“Belanja negara naik 19 persen menjadi Rp 2.660,5 triliun atau 69 persen dari target. Ini sangat sehat, sebab pada periode yang sama tahun lalu realisasi belanja baru mencapai 61 persen,” katanya Suahasil.