Komisi IV DPR Setujui Pagu Indikatif KKP Sebesar Rp15,6 T pada 2027
PerbesarKomisi IV DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp15,6 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.
Anggaran tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengatakan dukungan anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen DPR dalam menjalankan fungsi anggaran terhadap KKP.
"Di mana pada tahun anggaran 2026 meningkat menjadi Rp 13 triliun dan pada tahun anggaran 2027 Komisi IV DPR RI menyetujui pagu indikatif KKP sebesar Rp15,6 triliun," kata Titiek dalam Rakornas KKP di Jakarta, Kamis (2/7).
Menurut Titiek, tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.
"Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung program kerja prioritas nasional yang dicanangkan oleh presiden di sektor kelautan dan perikanan agar benar-benar menjawab kebutuhan daerah sesuai dengan karakteristik wilayahnya," ujarnya.
Ia menjelaskan, bagi wilayah pesisir, dukungan anggaran akan diarahkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, modernisasi kapal perikanan, penguatan sarana produksi, pengolahan hasil perikanan, pemasaran, hingga penguatan kelembagaan ekonomi nelayan.
Sementara itu, daerah yang tidak memiliki wilayah pantai tetap akan mendapat dukungan melalui program budidaya ikan darat tematik sehingga manfaat pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dirasakan lebih merata.
"Komisi IV DPR RI tetap mendorong pemerataan program sesuai potensi daerah, antara lain melalui budidaya ikan darat tematik," kata Titiek.
Titiek juga menegaskan Komisi IV DPR akan terus mendukung program-program KKP yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan.
"Jadi kami dari Komisi IV. Kelautan dan Perikanan adalah mitra kerja Komisi IV. Jadi segala program-program Kelautan dan Perikanan, terutama program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan, itu kita dorong," tegasnya.
Ia mengatakan salah satu program yang mendapat dukungan penuh DPR ialah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, Komisi IV telah meninjau sejumlah kampung nelayan dan melihat manfaatnya langsung.
"Terutama ini dengan berdirinya Kampung Nelayan di seluruh Indonesia. Ini kita dukung. Kami sudah melihat beberapa kampung nelayan yang sudah didirikan, dan ini bisa membantu perekonomian di daerah tersebut," jelas Titiek.
"Banyak para nelayan sudah merasakan manfaat daripada kedatangan kami berdua, dari kementerian dan DPR, untuk mengurai masalah yang ada di situ," tambahnya.