Purbaya Sebut Bakal Ada ADK OJK Baru yang Awasi Bursa Mineral
·waktu baca 2 menit
PerbesarMenteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan terdapat rencana penunjukan Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru untuk pengawasan bursa mineral.
Dalam Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah direvisi dan disahkan DPR pada hari ini Kamis (4/6), OJK memiliki mandat salah satunya yaitu mengawasi bursa mineral.
“Kayaknya ya (ada pembentukan DK baru),” ucap Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan (4/6).
Kendati demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui informasi lebih lanjut mengenai waktu pembentukannya. “Oh, kapannya kan enggak sampai detail. Harusnya secepatnya, tahun ini,” ucap Purbaya.
Selain itu, ia juga memastikan pengawasan bursa mineral yang menjadi tugas baru OJK berkaitan langsung dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
“Beda kan DSI, DSI (sendiri). Kan ada bursa mineral yang mereka (OJK) yang ngawasin. Yang baru ya, bursa mineral,” kata Purbaya.
Menurutnya, pengawasan bursa mineral berkaitan dengan upaya agar perdagangan komoditas mineral Indonesia tidak lagi didominasi oleh bursa yang berada di luar negeri.
“Itu kan ada misalnya banyak bursa produk-produk mineral kita yang bursanya di Singapura atau di luar negeri. Padahal kita perusahaan utama, misalnya gitu. Itu harus dikuasain di sini,” tutur Purbaya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas P2SK menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (4/6).
Materi tersebut mencakup berbagai aspek sektor keuangan, mulai dari penguatan kelembagaan regulator, perluasan kegiatan usaha perbankan, pengaturan aset kripto, hingga surat utang Danantara.
“Terdapat 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU perubahan P2SK yang telah disepakati dalam pembahasan panja,” kata Wakil Ketua Komisi XI, Mohammad Hekal, dalam Rapat Komisi XI, Rabu (3/6).
Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat 17 pokok materi yang diatur dalam revisi UU P2SK, yakni:
Kelembagaan LPS
Kelembagaan OJK
Kelembagaan BI
Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR
Perluasan cakupan usaha perbankan dan perbankan syariah
Demutualisasi bursa efek di pasar modal
Transfer margin dalam transaksi pasar keuangan
Surat utang Danantara
Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi
Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas
Bursa mineral dan komoditas strategis
Aset kripto
Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring
Pusat finansial internasional Indonesia
Penanganan piutang macet UMKM
Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif
Bank dalam penyehatan.