Korupsi: Masalah Pejabat atau Cermin Masyarakat?

Ilustrasi oleh AI ChatGPT

Korupsi sering kita bayangkan sebagai tindakan para pejabat orang berjas, bekerja di kantor pemerintahan, dan muncul di berita. Kita mudah mengutuk mereka dan menganggap korupsi hanya terjadi di tingkat atas. Padahal, sebelum menjadi pejabat, mereka juga berasal dari masyarakat biasa. Artinya, kebiasaan dan budaya di masyarakat ikut membentuk perilaku mereka ketika berkuasa.

Korupsi sebenarnya tidak dimulai di gedung pemerintahan, tetapi dari kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya memberi “uang rokok” supaya urusan cepat selesai, petugas yang sengaja memperlambat layanan agar diberi tip, memalsukan data demi bantuan, titip absen, mencontek, atau memakai calo untuk mengurus dokumen. Hal-hal ini terlihat sepele, tetapi memiliki pola pikir yang sama dengan korupsi besar: mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur.

Perbedaannya hanya ukuran. Jika seseorang terbiasa melakukan korupsi kecil saat menjadi warga biasa, ketika ia memiliki jabatan, peluang dan jumlah uangnya menjadi jauh lebih besar. Karena itu, pejabat korup bukan muncul tanpa sebab; mereka adalah hasil dari budaya curang yang sudah lama dianggap normal di masyarakat.

Masyarakat mudah memaklumi korupsi kecil karena beberapa alasan. Ada yang menganggapnya wajar karena alasan ekonomi. Ada yang memilih jalur pintas karena ingin cepat, sehingga jalur resmi makin ditinggalkan. Ada juga yang merasa tidak apa-apa selama kecil atau hanya sekali dilakukan. Padahal, kebiasaan kecil seperti inilah yang membentuk karakter seseorang.

Akibatnya, masyarakat juga menjadi lebih toleran terhadap korupsi besar. Kita mulai berpikir bahwa pejabat memang wajar korup atau yang penting tetap bekerja. Sikap permisif ini membuat korupsi terus berulang meskipun pejabat berganti-ganti.

Karena itu, perubahan tidak bisa hanya mengandalkan pejabat. Masyarakat pun harus berubah. Kita tidak bisa berharap pemimpin yang jujur jika kita sendiri masih sering curang atau mencari jalan pintas. Perubahan harus dimulai dari hal-hal sederhana seperti berani antre, menolak pungli, memakai jalur resmi meski lebih lama, tidak memanipulasi data, tidak berbohong demi keuntungan pribadi, dan tidak membiasakan anak mencontek.

Pada akhirnya, sebelum menuduh pejabat korup, kita perlu bertanya pada diri sendiri: sudahkah kita jujur dalam kehidupan sehari-hari? Jika akar masyarakat bersih, maka orang-orang yang tumbuh darinya pun tidak akan menyimpang.