Kesatria Cahaya Sampai Napoleon: Jalan Batin Sang Jenderal Menata Republik
Alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik. Fokus pada analisis narasi program pemerintah dan strategi komunikasi program-program strategis nasional.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Rais Kaharuddin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi sebuah ruangan luas di Hambalang, di antara rak-rak kayu yang menampung ribuan jilid buku, kekuasaan tidak selalu berwajah parade militer atau hiruk-pikuk sidang kabinet. Terkadang, kekuasaan hadir dalam wujud yang lebih sunyi: kebiasaan membaca. Ada warisan intelektual begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo di sana, ada risalah perang para marsekal dunia, tetapi ada pula buku-buku tipis bersampul sederhana yang tak disangka terselip di antara deretan naskah strategi yang berat.
Membaca, bagi seorang Prabowo Subianto, bukanlah sekadar pengisi senggang seorang purnawirawan, melainkan sebuah laku batin. Di titik nadir hidupnya, ketika musim semi politik 1998 mendadak berganti menjadi musim dingin pengasingan, tuduhan, dan kesendirian, sebuah buku kecil sampai ke tangannya. Kakak perempuannya, Ibu Maryani, menyerahkan buku tipis karya novelis Brasil Paulo Coelho berjudul Warrior of the Light. Buku itu bukan manual taktik perang gerilya, melainkan sebuah risalah pendek yang puitik tentang keterlukaan, kekalahan, dan keteguhan manusia yang menolak punah.
Ada fragmen yang mengharukan ketika seorang jenderal yang diasosiasikan dengan ketegasan membacanya hingga meneteskan air mata. Coelho menulis bahwa seorang kesatria cahaya bukanlah makhluk yang sempurna. Ia kerap tersandung, pernah salah memilih jalan, dan merasakan lelah yang menghunjam sumsum. Namun, keindahannya justru terletak pada keberanian menerima kerapuhan itu seraya tetap memandang ke depan. Yang lebih mendalam, Coelho mengingatkan bahwa seorang kesatria sejati tidak perlu menghabiskan hidupnya hanya demi membuktikan orang lain salah. Ia cukup menjaga agar kepalanya tidak menunduk, agar matanya tetap awas menatap tapal batas tujuannya.
Kalimat itu barangkali menjadi jangkar psike yang menyelamatkannya dari kepahitan sejarah. Dalam politik, rasa dendam acap kali menjadi bahan bakar yang membakar habis pemiliknya sendiri. Namun, melalui pembacaan itu, kekalahan pasca-1998 bertransformasi menjadi masa perenungan panjang. Bahwa jalan memutar yang berliku bukanlah akhir babak, melainkan laku penyucian jiwa bagi siapa pun yang merasa memikul sebuah takdir kepemimpinan.
Refleksi Napoleon dan Jalan Batin Sang Jenderal
Dua puluh lima tahun berselang, kesatria yang pernah terluka itu melangkah ke pusat episentrum kekuasaan republik. Namun, ketika pintu-pintu istana terbuka lebar, yang terbentang di hadapannya bukanlah benteng kekuasaan yang megah dan kedap, melainkan sebuah mesin birokrasi yang gemerutuk, lelah, dan compang-camping. Di sinilah terjadi pertemuan menarik antara mistisisme kesatria Coelho dan bayang-bayang imperial seorang kaisar dari Corsica: Napoleon Bonaparte.
Napoleon, yang hidup dua abad silam, menyadari betul sebuah paradoks kekuasaan usai badai Revolusi Prancis reda. Meriam, kavaleri, dan bayonet dapat menaklukkan benua, meruntuhkan takhta raja-raja feodal, dan menggambar ulang peta Eropa. Namun, meriam tidak bisa mengurus panen gandum, menghitung pajak, menjaga keteraturan jalan, atau menata kepastian hukum sebuah bangsa. Napoleon paham bahwa negara hanya akan bertahan lama apabila ia ditopang oleh korps administrator sipil yang memiliki kecakapan tanpa cela, berintegritas tinggi, dan memiliki kesetiaan mutlak kepada kepentingan publik, bukan kepada faksi atau dinasti politik yang silih berganti.
Dari kesadaran itulah, tradisi meritokrasi Prancis lahir dan kelak melembaga dalam cole nationale d'administration. Lembaga ini bukan sekadar sekolah kedinasan; ia adalah tungku peleburan yang menyaring putra-putri berotak paling cemerlang untuk dididik menjadi tiang penyangga republik. Mereka digembleng agar tidak bisa disuap oleh oligarki, tidak gentar oleh tekanan para politisi parlemen, dan memiliki disiplin yang tak kalah spartan dari seorang komandan resimen.
Gagasan inilah yang kemudian merembes ke dalam visi tata kelola Prabowo hari ini. Lewat wacana pendirian Universitas Republik Indonesia yang merevitalisasi Lembaga Administrasi Negara, ia sedang mencoba meminjam akal budi Napoleon untuk menjawab kecemasan lamanya: betapa rapuhnya negara ini akibat inkompetensi dan kebusukan birokrasi. Ia tidak menutupi kegeramannya melihat ribuan anak dan cucu usaha badan usaha milik negara yang merugi, kebocoran anggaran belanja daerah, raja-raja kecil di birokrasi yang merasa kebal hukum, hingga fenomena manipulasi laporan keuangan demi meraup bonus pribadi.
Bagi Prabowo, kelemahan ini bukan semata-mata soal ketiadaan piranti lunak pengawasan atau lemahnya regulasi. Penyakit akut birokrasi kita adalah ketiadaan kultur kesatria di dalam jiwa para administratornya. Birokrasi kerap dipahami semata sebagai tangga karier, ruang nyaman untuk membagi rente, atau sekadar ritual upacara seremonial yang menghamburkan triliunan rupiah uang rakyat demi papan bunga dan seminar tanpa arti.
Namun, mengimpor gagasan Napoleon dan tradisi akademi pamong praja ala Kekaisaran Ottoman ke dalam tanah Nusantara yang cair tentu bukan perkara mudah. Sejarah mencatat, banyak cetak biru modernitas Eropa terperosok ke dalam lumpur kompromi ketika berhadapan dengan watak masyarakat komunal yang gemar basa-basi dan patronase feodal. Ketika Prabowo mengusulkan agar para bupati dan gubernur terpilih diwajibkan mengikuti semacam kursus kepemimpinan prajabatan agar mampu membaca laporan keuangan dan memahami etika kenegaraan, ada benturan psikologis yang tak terhindarkan antara logika keteraturan rasional dan realitas politik transaksional yang mahal di daerah.
Di sinilah dialektika itu bekerja. Prabowo tidak sekadar menjiplak tradisi asing secara mentah. Ia mengawinkan mimpi keteraturan teknokratis Eropa dengan watak ketahanan batin yang ia serap dari pengalaman hidupnya sendiri. Bila Napoleon membangun birokrasi dari keangkuhan akal budi zaman pencerahan, Prabowo tampaknya ingin membangunnya dari sebuah rasa perih yang telah selesai. Perih melihat kemiskinan yang tak kunjung terurai di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah, dan perih melihat bangsa sebesar ini acap kali mengidap rasa rendah diri di hadapan tatapan bangsa lain.
Etos Kesatria Prabowo Subianto di Meja Birokrasi
Implementasi kebijakan yang kemudian lahir adalah perpaduan antara keberanian bertindak tegas dan disiplin administratif yang menolak kompromi. Sikap tanpa ragu memangkas ratusan entitas usaha pelat merah yang menjadi beban negara, menyita jutaan hektar perkebunan sawit ilegal, menutup celah manipulasi harga ekspor tambang, hingga membebaskan utang jutaan petani miskin yang terjerat puluhan tahun, memperlihatkan jejak filosofi Warrior of the Light yang mewujud ke dalam tindakan kenegaraan. Kebijakan-kebijakan itu berisiko mengundang resistensi keras dari mereka yang selama ini menikmati ketidaktertiban, namun di mata seorang kesatria, risiko adalah keniscayaan yang harus dipeluk saat melangkah ke medan laga.
Ada sebuah kalimat menarik yang kerap ia ulang di hadapan para jurnalis dan pembantunya: bahwa kepemimpinan pada akhirnya adalah memberi contoh, bukan mengkhotbahkan moralitas. Ketika ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh tebang pilih, bahkan terhadap kawan seperjuangan atau keluarga sendiri yang terbukti mencuri dari kas negara, kita melihat bagaimana etos pembacaan itu bekerja. Bagi orang yang pernah kehilangan segalanya, godaan untuk mempertahankan kenyamanan dengan cara berkompromi menjadi tidak lagi menarik. Yang tersisa hanyalah pertanyaan bagaimana menorehkan jejak yang bermartabat di lembar penutup sejarah pribadinya.
Pada akhirnya, apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah babak kepemimpinan yang dibentuk oleh persilangan antara imajinasi buku dan tempaan realitas. Buku telah menyelamatkannya dari keputusasaan pada tahun-tahun yang kelam, memberinya metafora kesatria yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Buku pula yang kini memberinya kompas intelektual, bahwa sebuah peradaban yang besar hanya bisa tegak apabila ia memiliki keberanian menegakkan keadilan dan melahirkan aparatur negara yang cakap mengurus hajat hidup rakyat jelata.
Di tengah dunia yang bergerak serba cepat, gaduh oleh algoritma media sosial, dan dangkal oleh kepura-puraan wacana politik lima tahunan, sosok pemimpin yang masih menyisihkan waktu untuk merenungi lembaran buku di keheningan malam memberi kita sebuah jeda reflektif. Barangkali, republik ini memang tidak hanya membutuhkan sekumpulan undang-undang baru atau tambalan regulasi yang rumit. Republik ini mungkin sedang merindukan sesuatu yang lebih mendasar: sebuah kepemimpinan yang berani menatap luka masa lalunya sendiri, lalu mengubah perih itu menjadi keberanian untuk merapikan rumah bersama bernama Indonesia.