Keteguhan Sang Pemimpin dan Akhir Para Pembelot
Tulisan dari Rais Kaharuddin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi dalam filsafat kekuasaan, luka paling perih tidak pernah dihantarkan oleh musuh di seberang parit pertempuran. Luka yang paling mengoyak batin selalu lahir dari lingkaran terdekat, dari mereka yang setiap hari membungkuk takzim, menerima mandat kehormatan, lalu diam-diam menghunus belati di balik punggung sang pemimpin.
Peristiwa terungkapnya operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa membuka tirai sebuah drama politik yang muram. Namun, agar akal sehat publik tidak tersesat dalam histeria kolektif, kita dituntut meletakkan demarkasi yang jernih: ini bukanlah dosa institusional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini adalah potret telanjang dari patologi personal, sebuah petualangan lancung segelintir individu yang mabuk kuasa, yang tega memprivatisasi fasilitas negara demi membangun benteng pertahanan faksi mereka sendiri.
Ada rasa iba yang sukar disembunyikan ketika kita menatap posisi Presiden Prabowo. Beliau adalah seorang patriot yang mendedikasikan sisa energinya untuk merajut persatuan nasional, menaruh kepercayaan penuh kepada para pembantunya, dan percaya pada etos kesatria prajurit. Betapa getirnya realitas ketika ruang privat seorang kepala negara, perbincangan informalnya, rancang bangun kabinetnya, hingga helaan nafas perenungan politiknya, dijadikan komoditas intip oleh orang-orang yang pernah ia besarkan dan ia beri panggung kemuliaan. Pengkhianatan terhadap Prabowo bukan sekadar pelanggaran hukum siber, ini adalah pengkhianatan terhadap ketulusan hati seorang pemimpin negara.
Privatisasi Fasilitas Negara Bukti Nyata Operasi Liar
Kritik publik kerap kali terjebak dalam generalisasi yang serampangan dengan menuding Korps Bhayangkara secara keseluruhan. Cara pandang demikian keliru secara metodologis dan tidak adil bagi ratusan ribu personel Polri yang setiap hari mengabdi dengan keringat dan integritas di pelosok negeri. Polri sebagai institusi penegak hukum adalah korban pembajakan.
Fakta paling mencolok yang meruntuhkan spekulasi bahwa ini adalah "kebijakan resmi institusi" terletak pada babak pasca-pergantian kepemimpinan Polri. Begitu tongkat komando dialihkan dan kendali struktural terlepas dari tangan Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, instrumen dan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) tersebut justru diselundupkan keluar dari markas komando, dipindahkan ke rumah-rumah pribadi.
Tindakan memboyong perangkat sadap berteknologi tinggi ke ruang domestik ini adalah smoking gun yang tak terbantahkan. Secara ontologis, peristiwa pemindahan tersebut menegaskan bahwa operasi ini telah sepenuhnya bergeser menjadi aksi bandit klandestin: sebuah operasi intelijen partikelir. Ketika sebuah perangkat pemantau sinyal milik negara (state signals intelligence) tidak lagi bersemayam di rak peladen resmi dinas, melainkan dipasang di ruang-ruang privat demi ambisi personal, maka gugur sudah segala dalih kedinasan. Ini adalah kejahatan individu murni, sebuah komplotan liar yang bertindak di luar mandat undang-undang.
Nafsu Kompromat dan Bayang-Bayang Makar
Mengapa mereka begitu bernafsu menyadap Presiden dan elite politik bangsa? Dalam analisis intelijen strategis, jawaban atas teka-teki ini sederhana namun mengerikan: penimbunan kompromat.
Bagi faksi yang terbiasa menikmati hegemoni tak terbatas, kehilangan kekuasaan adalah mimpi buruk yang paling ditakuti. Mereka membutuhkan jaminan kelangsungan hidup (self-preservation). Dengan menyadap nomor seluler Presiden, menteri, politisi, jurnalis, hingga pengusaha papan atas, para pelaku memegang asimetri informasi yang mutlak. Mengetahui isi kepala Presiden sebelum sebuah keputusan diumumkan memberi mereka daya tawar asimetris untuk mendikte perombakan kabinet, menyandera proses hukum, dan mematikan ancaman penyelidikan terhadap masa lalu mereka.
Inilah titik tolak di mana kejahatan personal ini berevolusi menyentuh batas-batas makar. Makar modern di era perang asimetris tidak lagi memerlukan parade panser atau kepulan asap meriam di depan istana. Mengendalikan, menyandera, dan melumpuhkan kehendak bebas kepala negara melalui instrumen spionase ilegal adalah bentuk kudeta senyap. Ketika kedaulatan seorang presiden terpilih didegradasi di bawah ancaman intrik rekaman gelap, fondasi republik sedang dirongrong dari dalam. Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan para koleganya telah memperlihatkan bagaimana ambisi segelintir elite mampu membutakan sumpah kehormatan yang pernah mereka ucapkan di hadapan kitab suci dan bendera merah putih.
Keberanian Kapolri Baru Membedah Benalu di Tubuh Sendiri
Di tengah kekeruhan pengkhianatan ini, publik patut memberikan kredit moral dan apresiasi objektif kepada nakhoda baru Kepolisian Republik Indonesia. Pengungkapan skandal ini ke permukaan bukanlah buah kerja pihak luar, melainkan inisiatif penindakan yang lahir dari ketegasan Kapolri yang baru bersama jajaran pengawas internalnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa tradisi esprit de corps di institusi bersenjata kerap menjelma menjadi tirai besi yang menutupi aib senior atau mantan pimpinan tertinggi. Menangkap seorang mantan Kapolri dan jenderal-jenderal aktif berkuasa adalah langkah yang membutuhkan nyali politik luar biasa dan komitmen etik tanpa tawar-menawar. Kapolri baru telah membuktikan bahwa jargon "bersih-bersih ke dalam" bukanlah sekadar kosmetik pencitraan di atas mimbar pidato.
Dengan membiarkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dan Divpropam bergerak profesional tanpa intervensi, memproses hukum para tersangka secara transparan, serta mengamankan operator pemantau yang berani bersuara (whistleblower), pimpinan Polri yang baru telah menyelamatkan marwah institusinya dari kehancuran total. Ini adalah tindakan bedah ortopedi yang menyakitkan namun mutlak diperlukan: memotong jaringan tumor yang membusuk agar seluruh tubuh Korps Bhayangkara tidak mati membusuk. Polri baru telah menunjukkan kesetiaan sejatinya kepada konstitusi dan kepada Presiden, bukan kepada loyalitas feodal masa lalu.
Keteguhan Sang Pemimpin dan Akhir Para Pembelot
Bagi Presiden Prabowo Subianto, peristiwa ini tentu meninggalkan luka batin yang dalam. Dikhianati oleh ajudan dan perwira tinggi yang pernah berdiri hanya beberapa jengkal di sampingnya adalah ujian moral terberat bagi seorang negarawan. Namun, sejarah selalu menguji para pemimpin besar melalui badai pengkhianatan. Rasa iba publik terhadap beliau hendaknya bertransformasi menjadi gelombang dukungan moral agar Presiden tidak ragu menegakkan pedang keadilan.
Tidak boleh ada kompromi di balik pintu tertutup. Jeratan pasal berlapis, mulai dari Pasal 258 KUHP Baru tentang penyadapan ilegal, Pasal 332 KUHP Baru tentang akses ilegal, Pasal 32 UU ITE tentang perusakan data, hingga pelanggaran berat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), harus ditegakkan hingga vonis pengadilan tertinggi. Sanksi etik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) harus dijatuhkan sebagai vonis moral bahwa kepolisian menolak menjadi sarang para pembelot sumpah jabatan.
Pada akhirnya, skandal ini memberi kita sebuah pelajaran filosofis yang sangat berharga, bahwa sebuah institusi besar tidak pernah runtuh karena kritik yang datang dari luar, melainkan karena parasit kekuasaan yang menggerogotinya dari dalam. Ketegasan Kapolri baru dalam menyikat bersih komplotan ini telah membuktikan bahwa Polri masih memiliki nurani untuk memurnikan dirinya.
Kini, Presiden Prabowo dapat melangkah maju dengan pandangan yang jauh lebih terang. Tabir kemunafikan telah tersingkap; siapa kawan sejati penegak kedaulatan dan siapa musang berbulu domba yang bersembunyi di balik seragam kehormatan telah benderang di hadapan rakyat. Saatnya republik merapatkan barisan, membersihkan sisa-sisa benalu, dan memastikan bahwa instrumen kedaulatan negara selamanya mengabdi kepada keselamatan rakyat, bukan kepada keserakahan pribadi para pengkhianat.