Menggugat Ortodoksi Washington: Jalan Keluar Bernama Prabowonomics

Narasi ekonomi global pada pertengahan tahun 2026 sedang diwarnai oleh perdebatan sengit mengenai arah pembangunan Indonesia. Tajuk utama dari media ekonomi internasional terkemuka, The Economist, melalui publikasi kritisnya baru-baru ini menuduh bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto sedang membahayakan stabilitas makroekonomi dan masa depan demokrasi Indonesia.

Kritik konvensional ini menyoroti tiga hal: intervensi negara yang menguat, pelebaran defisit fiskal, dan konsolidasi kekuatan politik yang dianggap mematikan oposisi. Namun, jika kita mengupas lapisan terluar dari kecemasan tersebut, akan terlihat sebuah bias ideologis yang usang. Kritik Barat tersebut sejatinya sedang membaca Indonesia dengan kacamata ortodoks cetak biru Konsensus Washington atau neoliberalisme.

Mereka gagal memahami realitas mendasar bahwa berjalan di atas rel ekonomi liberal murni bukanlah jaminan keselamatan bagi negara

berkembang, melainkan perangkap yang mengunci Indonesia selamanya dalam jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap. Prabowonomics hadir bukan untuk merusak tatanan makroekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan yang berani untuk menata ulang struktur kapital nasional demi keadilan sosial.

Washington Consensus versus Ekonomi Pancasila: Membongkar Bias Kacamata Barat

Selama hampir tiga dekade pasca-Krisis Keuangan Asia 1997-1998, Indonesia dipaksa mengadopsi ortodoksi fiskal yang kaku sebagai syarat kepatuhan terhadap pasar global. Neoliberalisme mendikte bahwa peran negara harus diminimalkan, anggaran harus diperketat, inflasi harus ditekan serendah mungkin, dan pasar keuangan harus dibiarkan terbuka lebar demi mengundang modal portofolio asing. Aturan batas defisit anggaran 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dipuja bagai sebuah teks suci yang tidak boleh diganggu gugat dalam kondisi apa pun. Hasilnya memang berupa stabilitas di atas kertas, namun mengorbankan kedalaman industrialisasi dan kualitas manusia. Ketika media Barat mengkhawatirkan kebijakan belanja ekspansif Indonesia, mereka mengabaikan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya ditopang oleh ekspor komoditas mentah dan konsumsi kelas menengah perkotaan sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

Sebagai antitesis dari doktrin tersebut, Prabowonomics berpijak pada teori pembangunan baru (New Developmentalism) dan nilai filosofis Ekonomi Pancasila. Di bawah paradigma ini, kapitalisme tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri tanpa arah; negara harus memegang kemudi sebagai koordinator utama alokasi sumber daya nasional.

Sejarah mengajukan bukti kuat bahwa negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan lompatan menjadi negara maju tidak pernah menggunakan formula neoliberal murni; mereka menggunakan negara pembangunan yang kuat (developmental state) untuk mendikte pasar, memproteksi industri strategis, dan berinvestasi besar-besaran pada kapasitas manusia.

Bagi Indonesia di tahun 2026, yang sedang menghadapi badai ketidakpastian moneter global akibat kenaikan suku bunga Bank Sentral AS dan krisis energi di Timur Tengah yang melambungkan harga minyak mentah , bersikap pasif dan bergantung pada sentimen pasar luar negeri justru merupakan risiko keamanan nasional yang fatal. Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri melalui optimalisasi fondasi domestik adalah opsi pertahanan yang paling rasional.

Alokasi Kapital Strategis: Menakar Produktivitas versus Paradigma Beban Fiskal

Titik benturan paling nyata antara neoliberalisme dan Prabowonomics terletak pada bagaimana kedua mazhab ini memandang pengeluaran sosial. Kaum neoliberal memandang alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Rp83 triliun untuk Koperasi Merah Putih sebagai pemborosan fiskal yang tidak produktif dan berisiko membobol batas aman defisit anggaran. Namun, analisis statis ini hanya menghitung sisi biaya (cost) tanpa mampu melihat sisi pengembalian sosial (social returns) dan efek pengganda (multiplier effect) jangka panjang. Dalam kacamata Prabowonomics, gizi buruk dan stunting adalah liabilitas ekonomi masa depan yang akan menurunkan indeks modal manusia Indonesia di kancah global. Menjamin nutrisi bagi 82,9 juta anak-anak dan ibu hamil adalah investasi produktif paling mendasar untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Lebih jauh lagi, program MBG tidak dijalankan dengan skema bantuan sosial karitatif ala neoliberal yang rentan salah sasaran. Program ini merupakan strategi pengaktifan mesin ekonomi dari bawah (bottom-up). Dengan melibatkan 80.000 unit Koperasi Merah Putih dan jaringan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai penyedia rantai pasok lokal, sirkulasi uang tidak lagi menumpuk di pusat keuangan Jakarta, melainkan berputar cepat di tingkat desa.

Pembayaran di muka ke unit-unit dapur umum pedesaan menciptakan kepastian pasar bagi para petani, peternak, dan UMKM katering lokal, yang secara teoritis meningkatkan kecepatan perputaran uang (velocity of money) di sektor riil. Melalui persamaan kuantitas uang $MV=PQ$, percepatan transaksi riil ini mampu menambah PDB antara Rp14,5 triliun hingga Rp26 triliun dalam jangka pendek, dan diproyeksikan menyumbang pertumbuhan ekonomi tambahan hingga 3% pada tahun 2026.

Di tingkat makro, penataan ulang modal negara dilakukan melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang menargetkan konsolidasi aset BUMN hingga satu triliun dolar AS. Langkah ini membalikkan doktrin privatisasi neoliberal yang sering kali melucuti aset berharga milik negara demi efisiensi semu. Melalui Danantara, Indonesia tidak lagi membiarkan BUMN-BUMN strategis berjalan terfragmentasi, melainkan menyatukannya menjadi kekuatan kapital yang mampu bernegosiasi sejajar dengan investor global untuk membiayai transisi energi hijau dan proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi.

Source: (ElKurnia8/Shutterstock)

Stabilitas Konsensus: Reorganisasi Politik Demi Keberlanjutan Pembangunan

Selain dimensi ekonomi, kritik internasional juga gencar menyerang konsolidasi politik Indonesia sebagai indikasi kemunduran demokrasi sistemik. Neoliberalisme politik Barat selalu mengasumsikan bahwa kesehatan demokrasi diukur dari kebisingan konflik elektoral dan kekuatan oposisi formal di parlemen. Narasi ini menutup mata terhadap kenyataan bahwa bagi banyak negara berkembang, demokrasi liberal yang sangat transaksional sering kali menghasilkan kebuntuan kebijakan (gridlock) dan ketidakstabilan yang menghambat pembangunan jangka panjang.

Prabowonomics menawarkan antitesis berupa model Demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah-mufakat melalui pembentukan koalisi besar di pemerintahan. Dengan merangkul konsensus nasional, pemerintah dapat menghemat energi politik dan mengarahkan fokus sepenuhnya pada eksekusi kebijakan pembangunan, termasuk melakukan penghematan anggaran birokrasi yang tidak efisien hingga mencapai 18 miliar dolar AS.

Langkah penataan ulang ini juga menjelaskan rasionalitas di balik wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah langsung yang kerap dikritik asing sebagai langkah mundur. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem Pilkada langsung telah melahirkan jebakan biaya politik yang luar biasa tinggi bagi kandidat. Akibatnya, kepala daerah terpilih sering kali tersandera oleh kepentingan penyandang dana kampanye (oligark) dan terdorong melakukan korupsi perizinan sumber daya alam guna mengembalikan modal politik mereka. Shifting ke sistem pemilu yang lebih efisien dan terkontrol bukan bertujuan melenyapkan kedaulatan rakyat, melainkan menutup celah korupsi transaksional di tingkat daerah. Efisiensi dari pemangkasan biaya pesta demokrasi ini dapat dialokasikan langsung untuk mendanai pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang lebih mendesak, seperti rehabilitasi fisik 60.000 sekolah di seluruh penjuru tanah air.

Sebagai instrumen pendukung kedaulatan fiskal, ketegasan politik ini diwujudkan melalui penegakan hukum agraria dan pertambangan yang agresif. Gugus tugas lintas lembaga bentukan pemerintah telah menyita lebih dari 4 juta hektar lahan perkebunan dan pertambangan ilegal serta memulihkan potensi pendapatan negara hingga triliunan rupiah.

Langkah berani ini adalah wujud nyata dari kedaulatan hukum yang sekaligus berfungsi sebagai penyangga anggaran fiskal domestik. Indonesia membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang tegas dan konsensus politik yang solid, penerimaan negara dari penghentian kebocoran ekonomi jauh lebih efektif menjaga keberlanjutan APBN di bawah batas aman defisit ketimbang melakukan pemotongan subsidi yang menyengsarakan rakyat banyak.

Sebagai kesimpulan, gejolak ekonomi politik Indonesia pada tahun 2026 harus dibaca sebagai sebuah proses transisi yang berani untuk keluar dari belenggu ortodoksi neoliberal yang tidak adil. Prabowonomics menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi, kedaulatan sumber daya alam, dan investasi masif pada modal manusia bukanlah ancaman bagi stabilitas, melainkan syarat utama untuk membangun pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pasar keuangan global pada akhirnya harus memahami bahwa Indonesia yang sehat, terdidik, berdaulat, dan stabil secara politik adalah mitra investasi jangka panjang yang jauh lebih bernilai dibandingkan sebuah negara yang patuh secara buta pada resep fiskal lama namun rapuh di bawah fondasi sosialnya.