Ketika Buku Berubah Menjadi Senjata Politik

Buku Memoar (Foto : Dok. Penerbit)

Belakangan ini, publik ramai membicarakan memoar artis. Salah satunya adalah kisah perjalanan emosional yang ditulis Aurelie Moeremans lewat bukunya Broken Strings—sebuah upaya berdamai dengan masa lalu, luka batin, dan pengalaman personal yang lama dipendam.

Respons pembaca pun nyaris seragam: empati, simpati, dan rasa ingin tahu. Memoar semacam ini terasa jujur, manusiawi, dan relevan. Ia menawarkan satu hal yang kian langka di ruang publik hari ini: keheningan untuk merenung.

Namun menariknya, fenomena memoar tidak berhenti sebagai ekspresi personal. Di era media sosial, buku-buku semacam ini dengan cepat berpindah fungsi. Ia tidak hanya dibaca, tetapi dipamerkan, dibagikan, dan ditarik ke ruang opini publik.

Di sinilah pergeseran itu mulai terasa.

Dari Ruang Terapi ke Ruang Opini

Memoar pada dasarnya adalah ruang terapi.

Ia ditulis untuk berdamai, bukan untuk menghakimi. Untuk memahami diri, bukan untuk memengaruhi orang lain.

Namun ketika kisah personal masuk ke ruang publik yang penuh algoritma, kamera, dan kepentingan, konteksnya berubah. Cerita personal bertransformasi menjadi simbol. Pengakuan berubah menjadi klaim moral. Buku tidak lagi berhenti sebagai pengalaman membaca, tetapi berkembang menjadi alat pembentuk opini.

Pola ini awalnya tampak wajar di dunia hiburan. Tetapi pelan-pelan, ia merembet ke wilayah yang jauh lebih sensitif: ruang politik.

Buku yang Dipakai, Bukan Dibaca

Belakangan, kita menyaksikan buku-buku hadir bukan sendirian. Ia datang bersama panggung, pernyataan sikap, konferensi pers, dan sorotan kamera. Buku tidak lagi berdiri sebagai karya yang mengundang dialog, melainkan dipanggul ke arena publik untuk menegaskan posisi.

Dalam kondisi seperti ini, fungsi buku bergeser.

Ia tidak lagi membuka ruang berpikir, tetapi menciptakan tekanan simbolik. Sampul lebih penting dari isi. Judul lebih kuat dari argumen. Buku cukup terlihat, tak harus dipahami.

Pertanyaan penting pun muncul:

ketika buku dipakai sebagai senjata politik, apakah kita masih membacanya—atau hanya memanfaatkannya?

Kelelahan Publik di Tengah Kebisingan Baru

Fenomena ini hadir di tengah kelelahan kolektif masyarakat. Pasca-Pilpres 2024, secara prosedural dan konstitusional, proses politik telah selesai. Namun secara emosional, ruang publik belum sepenuhnya pulih.

Perdebatan masih bergema. Kecurigaan belum benar-benar reda.

Dalam situasi seperti ini, buku seharusnya menjadi ruang jeda—tempat publik menarik napas, merapikan nalar, dan melihat persoalan dengan jarak yang sehat.

Ironisnya, ketika buku justru ikut terseret ke pusaran politik praktis, ia malah menambah kebisingan. Buku yang seharusnya menjernihkan, justru ikut memanaskan.

Buku Bukan Alat Serang

Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak.

Bukan untuk menjauh dari buku, melainkan untuk mengoreksi cara kita memposisikannya.

Buku tidak pernah salah.

Yang sering keliru adalah cara buku dipakai.

Buku seharusnya menjadi alat berpikir, bukan alat serang.

Menjadi kompas, bukan peluru.

Menjadi ruang refleksi, bukan simbol kekuasaan.

Ketika buku direduksi menjadi senjata simbolik, yang hilang bukan hanya makna membaca, tetapi juga kedalaman berpikir.

Buku Trilogi Arah Bangsa, Dari Retrospeksi Ke Prospeksi ( Foto : Dok penulis)

Dari Retrospeksi ke Prospeksi

Belajar dari masa lalu tentu penting. Retrospeksi adalah bagian dari kedewasaan. Namun ketika menoleh ke belakang menjadi tujuan, bukan alat, kita berisiko terjebak di sana.

Sementara itu, dunia terus bergerak. Negara lain sibuk membangun kota manusiawi, menyiapkan pendidikan masa depan, dan mengelola teknologi sebagai fondasi kebijakan. Kita masih sibuk memastikan siapa yang paling benar kemarin.

Dalam perlombaan global, ini bukan sekadar tertinggal—tetapi turun kelas.

Prospeksi menuntut keberanian: berbicara tentang masa depan yang belum pasti, tentang perubahan yang tidak selalu populer, dan tentang disiplin kolektif yang sering dihindari.

Jika kita sungguh menatap masa depan, keberanian menggeser fokus inilah yang menjadi kunci.

Penutup: Mengembalikan Buku ke Martabatnya

Ketika buku berubah menjadi senjata politik, yang terancam bukan hanya literasi, tetapi kewarasan publik.

Buku seharusnya membantu kita menenangkan emosi, bukan mengeraskan sikap. Mengajak berpikir, bukan mengerahkan kerumunan. Memberi arah, bukan memancing kegaduhan baru.

Belajar dari masa lalu itu perlu.

Tetapi bangsa yang besar tahu kapan harus berhenti menoleh dan mulai melangkah.

Karena masa depan tidak menunggu kita selesai berdebat.

Ketika buku tak lagi dibaca untuk dipahami, melainkan dipakai untuk menyerang, yang hilang bukan hanya literasi—tetapi kejernihan berpikir.