Pansus Haji DPR RI; Fokus pada Totalitas Pelayanan penyelenggaraan Haji

Assalamu”alaikum Wr.Wb.

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI untuk penyelenggaraan Haji 2024 menjadi sorotan penting dalam upaya memperbaiki tata kelola dan pengawasan ibadah Haji di Indonesia. Inisiatif ini diambil setelah 35 anggota DPR mengusulkan Hak Angket terkait berbagai temuan dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Haji 2024. Keputusan ini mendapat dukungan dari seluruh fraksi di DPR, menunjukkan betapa seriusnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Haji.

Pansus dibentuk berdasarkan Undang-Undang UU No.42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tugas utama Pansus adalah melakukan penyelidikan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Haji, dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada DPR mengenai tindakan atau kebijakan yang harus diambil. Dengan dasar hukum yang kuat, Pansus diharapkan dapat bekerja dengan objektivitas dan integritas tinggi.

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji oleh DPR RI merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia. Namun, keberhasilan Pansus ini sangat bergantung pada komitmen semua anggotanya untuk bekerja dengan ikhlas, menjauhkan diri dari kepentingan politik atau kepentingan dunia lainnya. Pansus sejauh mungkin harus menghindari politik kepentingan, atau hanya tertuju pada pencapaian diri sendiri, golongan, atau kelompoknya, serta menjauhkan diri dari usaha untuk popularitas semata. Pansus harus fokus bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, memastikan semua permasalahan dalam penyelenggaraan Haji diatasi dengan baik.

Fokus utama Pansus Haji DPR RI adalah membantu jamaah mencapai Haji yang Mabrur. Haji yang Mabrur ditandai dengan perubahan positif dalam perilaku dan kehidupan spiritual, serta peningkatan ketakwaan yang lebih tinggi. Dengan pendekatan yang inklusif dan adil, Pansus dapat mencapai hasil yang diharapkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia.

Dengan komitmen yang kuat untuk mengatasi semua permasalahan ini, Pansus Haji DPR RI dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji di Indonesia. Hasil kerja Pansus ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga membawa perubahan positif yang berkelanjutan untuk penyelenggaraan Haji di masa depan.

PRO DAN KONTRA PANSUS HAJI DPR RI

Pro dan Kontra Pembentukan Pansus Haji Masih mewarnai perdebatan saat ini transparansi dan Akuntabilitas diharapkan dalam penyelenggaraan Haji, termasuk dalam pengelolaan dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan distribusi kuota Haji.

Dengan adanya Pansus, diharapkan akan ada perbaikan signifikan dalam pelayanan kepada calon jemaah Haji, dari pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah Haji di Tanah Suci.Pansus akan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan Haji, termasuk penanganan kasus Haji non-visa pemerintah yang semakin marak. Ini adalah pendapat yang Pro Pansus.

Sementara pendapat yang kontra terhadap pansus karena ada Nuansa Politik Ada kekhawatiran bahwa pembentukan Pansus ini mungkin digunakan sebagai alat politik oleh beberapa pihak untuk menyerang lawan politik atau memperkuat posisi mereka.

Masalah dalam penyelenggaraan Haji sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, bukan hanya melalui pengawasan oleh Pansus. Beberapa pihak meragukan efektivitas Pansus dalam menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah.

Adanya pro kontra adalah wajar namun permasalahan penyelenggaran haji memang membutuhkan penanganan yang komprohensif dengan kordinasi yang lebih baik dengan entitas penyenggara haji lainnya baik dari Jamaah haji Reguler maupun Jamaah Haji Plus.

Beberapa dugaan permasalahaan penyelenggaraan haji diuraikan sebagai berikut :

1. Lama Antrian Haji Reguler: Calon jemaah harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan giliran berangkat.

2. Kualitas Pelayanan: Banyak keluhan terkait akomodasi, transportasi, dan pelayanan umum.

3. Kesehatan Jemaah Lansia: Jemaah lansia sering mengalami masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus.

4. Distribusi Kuota Tidak Proporsional: Tambahan kuota Haji 2024 terbagi tidak adil antara Haji Reguler dan Haji Plus.

5. Maraknya Kasus Haji Non-Visa Pemerintah: Penggunaan visa non-resmi menimbulkan masalah legalitas, keamanan, dan fasilitas.

6. Transparansi Biaya Haji oleh BPKH: Penggunaan dana Haji harus efisien, investasi aman, dan laporan keuangan transparan.

Pansus Haji DPR RI akan melakukan proses sesuai dengan Undang Undang yang berlaku yaitu berupa :

1. Penyelidikan: Mengidentifikasi dan menyelidiki akar permasalahan dalam penyelenggaraan Haji.

2. Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan dana untuk memastikan kesesuaian dengan aturan.

3. Evaluasi: Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan.

4. Rekomendasi: Memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret dan dapat diimplementasikan.

Output atau Hasil yang diharapkan dari Pansus Haji DPR adalah :

• Jamaah haji “ MABRUR ” Tujuan akhir dari proses ini adalah membantu jamaah mencapai status Haji yang Mabrur, dengan fasilitas yang aman,nyaman dan persiapan yang matang tentu akan menjadikan kekhusukan beribadah sehingga tujuan haji yaitu Mabrur akan tercapai yang tentu ditandai dengan perubahan positif dalam perilaku dan kehidupan spiritual, serta peningkatan ketakwaan dan kepekaan sosial.

Pansus Haji DPR RI harus berkomitmen untuk bekerja iklas semata mata berniat untuk kesempurnaan Ibadah para calon Jamaah Haji, dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, memastikan semua permasalahan dalam penyelenggaraan Haji diatasi dengan baik. Fokus utama adalah membantu jamaah mencapai Haji yang Mabrur, yang ditandai dengan perubahan positif dan ketakwaan yang lebih tinggi. Dengan pendekatan yang inklusif dan adil, Pansus dapat mencapai hasil yang diharapkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia.

Yuk para Anggota DPR RI, saatnya anda juga menjadi Mabrur sepanjang Hayat…. !!!!

Billahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.