Dampak Buruk Investasi Asing ke Ekosistem Sulawesi Tengah dan Maluku Utara

Sumber: Dokumen Pribadi

Latar Belakang

Pada Sabtu, 8 Februari 2025 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyelenggarakan acara bertajuk “Peluncuran Laporan Studi Kondisi Hak Buruh dan Dampak Lingkungan dalam Praktik Bisnis Korporasi Transnasional di Indonesia” Acara ini membahas laporan studi terkait kondisi HAM dan dampak lingkungan yang terjadi dalam praktik bisnis di Indonesia terlebih investasi asing dengan Taiwan. Mengapa Taiwan? Dikarenakan perusahaan-perusahaan Taiwan memiliki rekam jejak pelanggaran hak buruh dan lingkungan. Salah satu kasus dampak lingkungan yang terjadi adalah kegiatan Industri yang dilakukan Walsin Lihwa Corporation adalah perusahaan publik di Taiwan yang memiliki beberapa anak perusahaan (PT Walsin Nickel Industrial Indonesia, PT Sunny Metal Industry, and PT Walhsu Metal Industry). Perusahaan yang terafiliasi dengan Walsin Lihwa Corporation dan Yieh Phui Enterprise beroperasi di dua komplek industri nikel yakni Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Dampak Kerusakan

Industri nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara, khususnya di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), telah menyebabkan deforestasi besar-besaran, gangguan ekosistem, dan meningkatkan risiko bencana ekologis. Dampaknya seperti di Desa Sagea yang kehilangan sumber-sumber kehidupan diantaranya sungai, hutan dan kebun produktif, lalu sejak adanya pertambangan lebih dari 10.803 hektar hutan telah hilang yang menyebabkan berkurangnya daya serap air tanah dan meningkatkan risiko banjir yang semakin parah. Ada juga dari Labota, Morowali, Sulawesi Tengah akibat kegiatan PLTU industri, masyarakat mengalami ISPA hingga kenaikkan suhu laut menjadi 39 derajat celcius serta terganggunya aktivitas nelayan akibat pembuangan limbah cair panas oleh PLTU tadi. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak, karena mereka harus mencari sumber pangan alternatif di tengah keterbatasan akses air bersih.

Apa Yang Harus Dilakukan?

Pemerintah harus mulai bijak dalam membuka investasi asing dan menerapkan praktik bisnis berkelanjutan serta tentunya mulai menganggap bahwa isu lingkungan ini adalah hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti bukan hanya keuntungan ekonomi saja, karena pada akhirnya alam inilah tempat kita tinggal. Pemerintah juga perlu adanya batasan atau kontrol dalam ekspansi pertambangan, karena ekspansi pertambangan tanpa kontrol ini tidak hanya memperburuk perubahan iklim tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal dan ekosistem. Di sisi perusahaan, perusahaan harus diwajibkan untuk menanam kembali pohon dan memperbaiki ekosistem yang telah rusak, perusahaan harus menyediakan dana untuk restorasi atau pertanggungjawaban terhadap ekosistem hingga masyarakat yang terdampak akibat operasinya. Masyarakat atau LSM juga harus meningkatkan pengawasan independen terhadap dampak lingkungan dari industri nikel agar implementasi tanggung jawab memperbaiki kerusakan ini tetap berjalan dan tidak mengalami penyelewengan.