Masalah Jerman Bukan Work Life Balance, Tapi Kebijakan Industrial dan Birokrasi

sumbersumber: Freepik.com

Kanselir Friedrich Merz menyinggung cara kerja Tiongkok sebagai kunci melampaui produktivitas Jerman. Narasi tersebut seolah-olah Jerman harus mulai mengorbankan budaya work life balancenya dan beralih ke etos kerja ala Tiongkok yang dikenal dengan budaya lembur 996, bekerja dari pukul 09.00 hingga 21.00, enam hari seminggu. Namun, jika kita telaah lebih dalam, masalah utamanya bukan dari hal tersebut. Data berbicara lain. Dalam Global Work-Life Balance Index 2025, Jerman justru berada di peringkat ke-4 dunia dengan skor 74,65, jauh di atas China yang terperosok di peringkat ke-52 . Rata-rata minggu kerja Jerman hanya 33,2 jam . Lantas, jika Jerman sudah begitu efisien, mengapa ekonominya nyaris stagnan dengan proyeksi pertumbuhan hanya 0,2% pada 2025?

Masalah ini muncul dari birokrasi Jerman yang lambat dan juga kebijakan Green policy yang salah langkah. Ketika para pemimpin Jerman melihat Tiongkok , yang tampak adalah gedung pencakar langit yang tumbuh dalam hitungan bulan dan kawasan industri yang menggeliat 24 jam. Yang tidak tampak adalah bagaimana pemerintah Tiongkok, melalui mekanisme industrial policy dalam Rencana Lima Tahun, mampu membuat ulang biaya transaksi dan biaya faktor produksi hingga mendorong kompetisi pasar. Sebaliknya, Jerman malah sibuk dengan kertas dan peraturan. Biaya kepatuhan regulasi mencapai 146 miliar euro per tahun, dengan 1,02 miliar jam kerja habis untuk urusan birokrasi. Birokrasi yang berlebihan akan menyumbat ekonomi itu sendiri, karena investor bisa kabur dan inovasi bisa mati karena hanya berkutat diatas kertas dan peraturan.

Lalu, Green Policy yang dirancang mulia namun dieksekusi secara kaku dan kontraproduktif. Jerman ingin memimpin transisi energi, namun ambisi ini justru menjadi bumerang ketika implementasinya mengabaikan realitas industri.
Kasus yang dialami ArcelorMittal menjadi contohnnya. Pabrik baja raksasa ini membatalkan proyek transformasi hijau di Bremen dan Eisenhüttenstadt yang sudah dijanjikan subsidi 1,3 miliar euro dan memindahkannya ke Dunkirchen, Prancis. Dengan alasan harga listrik Jerman yang tinggi. Subsidi miliaran euro ternyata tidak cukup menambal ongkos produksi akibat kebijakan energi yang tidak kompetitif.

Kita lihat Tiongkok. Apakah etos kerja 996 patut ditiru? Jelas tidak. Angka 48 jam kerja per minggu tertinggi di dunia itu bukanlah prestasi, melainkan indikasi produktivitas marjinal yang rendah dan jaring pengaman sosial yang timpang. Riset IMF menunjukkan bahwa industrial policy Tiongkok yang agresif setara 4% PDB per tahun justru menciptakan misalokasi faktor yang menekan produktivitas total hingga 1,2%. Yang berarti, Tiongkok tumbuh bukan karena rakyatnya bekerja lebih keras, melainkan karena negaranya secara agresif mengalokasikan sumber dayanya ke sektor-sektor prioritas.

Maka, semestinya Jerman melakukan deregulasi radikal, dimana target pengurangan beban birokrasi yang digagas Friedrich Merz harus dipercepat dengan guillotine regulation memangkas aturan yang tidak relevan sekaligus, bukan setahap demi setahap. Lalu, redesain Green Policy yang lebih pragmatis. Subsidi energi harus menyentuh harga listrik, bukan sekadar modalitas produksi. Laporan Standard Chartered mengingatkan bahwa kendala birokrasi dan kekurangan keterampilan akan merusak stimulus fiskal jika tidak diatasi. Pemerintah harus menjamin harga energi kompetitif sebelum memaksa industri beralih ke teknologi hijau. Dan terakhir, Jerman mesti melakukan digitalisasi. Jerman jangan malah tenggelam dalam urusan kertaskertas melulu.

Tiongkok memang sekarang melampaui Jerman dalam banyak hal, tapi bukan karena rakyat Jerman kurang gila kerja. Tiongkok melesat karena sistemnya mampu memobilisasi sumber daya secara terpusat. Jerman harus menemukan jalannya sendiri, jalur yang tidak mengorbankan kesejahteraan warganya, namun juga tidak membiarkan mereka terjebak dalam pusaran regulasi yang melumpuhkan dirinya sendiri.