Pemakzulan Yoon Suk-Yeol dan Pelajaran Penting untuk Demokrasi di Sebuah Negara

Sumber: Freepik.com

Pada 4 April 2025, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah melakukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-Yeol. Hal ini memicu berbagai reaksi, mulai dari kebahagian rakyat Korea Selatan karena bisa lepas dari bayang-bayang otoritarianisme hingga kesedihan bagi pendukung Presiden Yoon Suk-Yeol.

Pemakzulan ini terjadi akibat dekrit militer yang dilakukan Presiden Yoon Suk-Yeol pada Desember 2024 dengan dalih mengamankan negara dari ancaman Korea Utara. Tetapi hal tersebut memicu protes keras dari masyarakat Korea Selatan karena yang dilakukan Presiden Yoon Suk-Yeol merupakan kecenderungan untuk kembalinya otoritarianisme di Negara Korea Selatan sehingga itu merupakan pelanggaran demokrasi.

Dekrit militer kemudian dibatalkan oleh Majelis Nasional hingga sampailah kepada pemakzulan Presiden Yoon Suk-Yeol. Kasus yang terjadi pada Korea Selatan ini dapat menjadi pembelajaran berharga untuk sebuah negara demokrasi. Ada 2 hal penting yang dapat diambil sebagai pembelajaran yaitu masyarakat yang sadar atau tidak buta politik dan penguatan Check and Balance suatu institusi atau lembaga negara.

Masyarakat yang sadar atau tidak buta politik merupakan hal penting untuk menjamin bahwa demokrasi di negara tersebut akan berjalan dengan sehat. Dengan kesadaran politik yang baik masyarakat akan lebih kritis dalam menghadapi suatu fenomena seperti arah kebijakan seseorang pemimpin dan dalam konteks ini, masyarakat Korea Selatan sadar bahwa kebijakan yang dilakukan Presiden Yoon Suk-Yeol adalah suatu pelanggaran. Kesadaran akan hal tersebut dapat memastikan kekuasaan tetap berada di tangan rakyat seperti arti dari sebuah demokrasi. Kesadaran seperti inilah yang pada akhirnya membawa demokrasi di suatu negara berjalan sehat.

Lalu penguatan Check and Balance institusi negara, hal ini bertujuan agar tidak adanya konsentrasi kekuatan kekuasaan yang berlebihan pada suatu lembaga. Ini memastikan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan dan setiap lembaga negara dapat saling mengawasi serta melakukan tindakan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Seperti yang terjadi pada pemberlakuan Dekrit Militer oleh Presiden Yoon Suk-Yeol yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan tetapi Korea Selatan yang memiliki sistem Check and Balance yang baik, hal tersebut dapat dibatalkan hingga akhirnya Presiden Yoon Suk-Yeol dimakzulkan.

Kasus Presiden Yoon Suk-Yeol dapat dijadikan referensi yang baik tentang apa unsur yang harus dibangun untuk membentuk suatu negara demokrasi yang sehat. Di sisi masyarakat, perlu adanya kesadaran politik yang baik agar memiliki pikiran kritis dalam menanggapi suatu hal terlebih terhadap kebijakan suatu pemimpin negara. Di sisi pemerintah, perlu adanya Check and Balance yang baik sehingga proses pengambilan dan pemutusan suatu kebijakan dapat diawasi dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya harus saling melengkapi dengan baik, maka dengan itu kekuasaan suatu negara tetap akan ada di tangan rakyat.