Perebutan Hegemoni AS-Tiongkok di Mineral Kritis dan Ketimpangan Global South

Sumber: Freepik.com

Tiongkok sedang memposisikan dirinya sebagai aktor yang dominan dalam penguasaan rantai pasok mineral kritis global. Tiongkok tak hanya dominan dalam aktivitas pertambangannya saja, akan tetapi juga lewat pengolahan dan pemurnian mineralnya seperti rare earth, lithium, kobalt, dan lain-lainnya. Mineral ini berguna sebagai kunci bagi semikonduktor, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga untuk aspek militer. Dominasi China tidak semata soal cadangan, tetapi tentang kontrol menyeluruh atas rantai nilai dari hulu sampai hilir, dibangun melalui kebijakan industri yang agresif, subsidi negara, dan investasi panjang dalam infrastruktur serta relasi global. Kontrol ini memberikan Tiongkok suatu leverage strategis yang makin terasa di tengah ketegangan geopolitik dengan AS.

Amerika Serikat memberikan respon dengan meluncurkan serangkaian inisiatif kebijakan untuk mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis ya bersama G7 dan mitra terpercayanya. Hal ini untuk meminimalkan ketergantungan pada China dan memperkuat keamanan ekonomi serta teknologi mereka. Contohnya adalah inisiatif Pax Silica yang merupakan koalisi yang dipimpin AS untuk membangun rantai pasok yang lebih “tepercaya” di sektor mineral kritis, semikonduktor, dan teknologi AI bersama negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Eropa. Hal tersebut juga digabungkan dengan kolaborasi pemerintah–industri serta koordinasi investasi internasional sebagai pilar utama strategi baru ini.

China memang mengontrol sebagian besar pasokan bahan dan proses pemurniannya, maka AS dan mitranya akan berusaha mengendalikan hilirisasi dan teknologi terkait mineral kritis tersebut. Ditambah pemerintahan Donald Trump yang mengedepankan America First, kebijakanpun banyak intervensi negara ke dalam pasar. Langkah seperti subsidi, pinjaman ke swasta, dan insentif untuk mempercepat perusahaan produksi domestik banyak dilakukan. Yang jelas, AS tidak lagi sepenuhnya mengandalkan pasar bebas, tetapi berusaha mengurangi ketergantungan pada negara lain, terutama China, yang menguasai hampir seluruh proses pemurnian dan pengolahan mineral kritis.

Namun, narasi resmi ini tentang resilience dan de-risking menyembunyikan realitas struktural yang jauh lebih kompleks, terutama soal implikasi bagi negara-negara Global South. Apalagi negara-negara yang ada di Global South memiliki cadangan melimpah perihal mineral kritis ini, strategi untuk mendiversifikasikan ini cenderung menempatkan Global South untuk penyedia bahan mentah alternatif untuk industri di Global North terkhususnya negara AS dan kelompok G7. Negara Global South kerap kali diposisikan sebagai lokasi pertambangan, menanggung risiko lingkungan, dan tetap ditempatkan pada segmen hulu di rantai nilai global. Alih-alih menghapus ketergantungan, strategi diversifikasi AS berpotensi menciptakan bentuk ketergantungan baru, apalagi kalau membahas akses pasar, standar teknis, pembiayaan dan teknologi pengolahannya. Ketergantungan ini bersifat struktural karena kontrol terhadap nilai tambah tertinggi, yakni teknologi pemrosesan dan manufaktur lanjutan tetap berada di luar Global South. Dengan demikian, diversifikasi justru memperkuat hierarki ekonomi global, bukan meratakannya. Strategi diversifikasi rantai pasok yang hanya mengamankan bahan baku tanpa transfer teknologi berisiko melanggengkan ketimpangan struktural, menjadikan Global South sekadar pemasok hulu. Karena itu, diversifikasi mineral kritis harus disikapi dengan kebijakan yang mendorong hilirisasi dan penguasaan teknologi.

Meskipun AS mendorong kerjasama dengan mitra dan sekutunya seperti bersama G7. Perumusan aturan rantai pasok termasuk standar keberlanjutan, mekanisme harga, dan akses teknologi sebagian besar tetap ditentukan oleh Global North. Global South kerap menjadi rule taker, dibandingkan menjadi rule maker, hingga dipaksa melakukan penyesuaian domestik, dan memiliki kapasitas terbatas untuk mempengaruhi desain kebijakan global. Maka tantangan bagi Global South adalah bukan sekedar menjadi rantai pasok alternatif, tetapi harus memastikan bahwa keterlibatan tersebut bisa mendorong industrialisasi, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan, jangan hanya menjadi pengaman kepentingan strategis negara besar. Perlu adanya kebijakan domestik yang agresif untuk transfer teknologi dan perlindungan sosial serta lingkungan setempat.