Prospek Trilateral Security Cooperation untuk Indonesia dan Stabilitas Kawasan

Sumber:Freepik.com

Menteri Pertahanan RI Sjafrie SJamsoeddin mengumumkan tentang rencana perluasan kerjasama keamanan bilateral Indonesia-Australia ke format trilateral yang melibatkan Jepang, menandai langkah signifikan untuk mengubah arsitektur pertahanan di kawasan. Inisiatif itu diumumkan setelah pertemuan Menhan RI dengan Menhan Australia Richard Marles pada Maret 2026, yang datang kurang dari sebulan setelah penandatanganan traktat keamanan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese. Jika kerjasama trilateral ini terealisasi, maka RI dapat prospek strategis yang besar untuk pertahanan nasional. Terutama dalam hal peningkatan kapasitas personel, dan pengamanan kepentingan nasional di kawasan, tetapi mesti juga menavigasi kerjasama ini secara diplomatik yang cermat di tengah dinamika persaingan kekuatan besar di kawasan.

Berdasarkan pernyataan di publik, kerjasama trilateral ini akan fokus pada penguatan profesionalisme di sektor pertahanan. Hal ini senada dengan pengembangan skema serupa yang melibatkan Papua Nugini. Fondasi kerjasama ini diperkuat dengan komitmen nyata berupa rencana pengembangan fasilitas pelatihan militer bersama di Pulau Morotai, Maluku Utara, serta komitmen Australia untuk menempatkan perwira TNI sebagai wakil komandan di Brigade 1 Darwin. Fasilitas di Morotai yang merupakan lokasi bekas Perang Dunia II, direncanakan akan ditingkatkan dan digunakan untuk pelatihan darat dan laut, tidak hanya melibatkan Australia, akan tetapi juga negara seperti Singapura dan Filipina.

Kalau ditinjau dengan perspektif kepentingan nasional Indonesia, kerjasama keamanan trilateral ini akan membawa prospek yang positif. Jepang selama ini menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam hal transfer teknologi dan pendanaan strategis sektor maritim. Dengan kerangka Official Security Assistance (OSA) yang dimiliki Jepang, Indonesia berpeluang besar untuk mendapatkan dukungan pengadaan kapal patroli berkecepatan tinggi, sistem radar pengawasan, serta bantuan teknis lainnya yang sangat dibutuhkan untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia yang luas. Peningkatan interoperabilitas dan kapasitas personel melalui latihan bersama akan meningkatkan pengetahuan taktis personel hingga terbangunnya kepercayaan dan pemahaman bersama yang penting untuk stabilitas kawasan. ini sama seperti latihan bilateral yang sudah selama ini diadakan Indonesia seperti Latma Kakadu, Pitch Black, dan Super Garuda Shield.

Meskipun prospektif, kerjasama ini tetap memerlukan kehati-hatian. Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan Menhan Sjafrie dan Menhan Australia Marles, telah menegaskan bahwa kerjasama ini bersifat inklusif dan tidak ditujukan kepada pihak ketiga manapun. Ini adalah poin krusial untuk menjaga kredibilitas politik bebas aktif Indonesia, terutama di tengah ketegangan AS-Tiongkok. Yang berarti kedepannya juga Indonesia harus menjaga keseimbangan, bagaimana meningkatkan kapabilitas pertahanan lewat kerjasama dengan negara yang merupakan mitra dekat AS, sambil terus menjaga atau memelihara hubungan baik dengan mitra lainnya seperti Tiongkok.

Jika Indonesia berhasil memposisikan diri sebagai jembatan (bridge builder), kerjasama ini dapat mereduksi potensi konflik. Namun, jika gagal mengelola persepsi, inisiatif ini justru dapat memperdalam jurang pemisah antara blok-blok kekuatan di Asia Pasifik, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas yang selama ini dijaga melalui ASEAN. Keberhasilan strategi ini ke depan akan sangat bergantung pada konsistensi Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Maka perlu secara aktif mengkomunikasikan bahwa kerjasama ini bersifat inklusif dan tidak menargetkan pihak manapun, serta memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat resiliensi nasional tanpa terperangkap dalam pusaran rivalitas geopolitik yang dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Pasifik.