Tribalisme Geopolitik dalam Kompetisi Semikonduktor dan AI AS-Tiongkok

Sumber: Dokumen Pribadi

Tribalisme geopolitik merujuk pada kecenderungan negara atau kelompok kekuatan untuk bertindak berdasarkan loyalitas "kami versus mereka", sehingga kepentingan kelompok sering kali mengalahkan keterbukaan dan kerja sama multilateral. Fenomena ini semakin terlihat dalam persaingan teknologi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, khususnya pada sektor semikonduktor dan kecerdasan artifisial (AI). Teknologi yang sebelumnya berkembang melalui interdependensi global kini semakin diposisikan sebagai instrumen keamanan nasional dan kekuatan geopolitik.

Semikonduktor menjadi pusat persaingan karena merupakan fondasi bagi hampir seluruh teknologi modern, mulai dari smartphone, kendaraan listrik, pusat data, hingga sistem persenjataan dan AI. AS berusaha mempertahankan keunggulannya melalui kombinasi kebijakan industri dan pembatasan ekspor. Konsep "small yard, high fence" mencerminkan strategi AS untuk membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor paling canggih, peralatan manufaktur, dan teknologi yang memiliki potensi penggunaan militer. Kebijakan tersebut diperkuat melalui CHIPS and Science Act serta koordinasi dengan sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok teknologi semakin mengalami proteksionisasi. Efisiensi ekonomi bukan menjadi satu-satunya pertimbangan, negara juga mempertanyakan apakah teknologi berasal dari mitra atau kompetitor strategis. Dengan demikian, hubungan ekonomi mulai mengikuti garis geopolitik.

Namun, tekanan AS justru mendorong Tiongkok mempercepat agenda technological self-reliance. Beijing berupaya membangun ekosistem teknologi domestik yang mencakup desain chip, manufaktur, perangkat keras AI, hingga perangkat lunak. Huawei, misalnya, mengembangkan seri Ascend sebagai alternatif terhadap GPU AI Nvidia, sementara ekosistem CANN dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap CUDA dari NVIDIA. Pada saat yang sama, kemunculan DeepSeek memperlihatkan kemampuan perusahaan Tiongkok mengembangkan model AI dengan pendekatan yang menekankan efisiensi komputasi.

Perkembangan itu akhirnya menggeser kompetisi AS-Tiongkok yang awalnya di ranah perang chip, menjadi perang ekosistem AI juga. Persaingan bukan hanya mengenai siapa yang memiliki chip paling canggih, tetapi juga siapa yang menguasai model AI, perangkat lunak, infrastruktur komputasi, data, dan standar teknologi. AS mempertahankan keunggulan melalui perusahaan seperti Nvidia dan ekosistem teknologi Barat, sementara Tiongkok berusaha membangun ekosistem alternatif yang lebih mandiri.

Lalu, muncullah World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) yang didirikan pada 2026 dengan 29 negara yang sudah bergabung. WAICO menunjukkan bahwa persaingan AI tidak hanya berlangsung pada tingkat industri, tetapi juga pada tingkat institusi dan tata kelola global. Bagi Tiongkok, WAICO dapat menjadi instrumen untuk memperluas kerja sama AI dengan negara-negara Global South sekaligus mendorong tata kelola AI yang lebih inklusif.

Meski demikian, WAICO tidak harus dipahami semata-mata sebagai “blok AI Tiongkok”. Bagi negara berkembang, forum tersebut justru dapat menjadi ruang untuk memperluas pilihan strategis. Negara seperti Indonesia dapat bekerja sama dengan Tiongkok melalui WAICO sekaligus mempertahankan hubungan teknologi dengan AS, Jepang, Korea Selatan, maupun Eropa.

Fragmentasi teknologi memberikan dampak ambivalen bagi negara berkembang Asia. Di satu sisi, negara-negara tersebut menghadapi risiko kenaikan biaya teknologi, ketergantungan terhadap ekosistem tertentu, serta tekanan untuk memilih salah satu kubu. Di sisi lain, kompetisi AS-Tiongkok menciptakan peluang untuk menarik investasi, membangun industri semikonduktor, mengembangkan pusat data, dan memperoleh transfer teknologi.

Fragmentasi teknologi memang memperlihatkan bangkitnya tribalisme geopolitik, tetapi negara berkembang masih memiliki ruang untuk mengubah kompetisi tersebut menjadi sumber daya tawar. Sehingga yang harus dipikirkan oleh logika negara berkembang seperti Indonesia bukan siapa yang bakal menang pertarungan tersebut, tetapi bagaimana mempertahankan otonomi strategis di tengah terbentuknya ekosistem teknologi yang semakin terfragmentasi.