Tiga Pilar Utama dalam Gerakan Politik Madura

Syafiuddin Asmoro Komisi V DPR RI melakukan seremonial peletakan batu pertama di Desa Telaga Biru

Adagium politik segala macam cara dalam meraih kekuasaan tentu tak bisa dibantah. Fakta yang disuguhkan dalam pragmatisme politik dewasa ini menegaskan bahwa politik transaksional menjadi pilihan yang sulit dihindari. Hal itu yang ditegaskan oleh Harold Lasswell siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana (who gets what, when and how). Tentu bagi penikmat dan para politisi sudah mafhum bahwa panggung politik kekuasaan tak cukup hanya bermodalkan integritas dan moralitas. Perilaku pemilih yang kian kabur dan tercerabut dari nilai-nilai kebajikan politik diperparah dengan disfungsi dan mandulnya partai politik semakin subur dan menyumbang akan kelanggengan politik tuna moral itu.

Terlepas dari realitas politik yang semakin buram, tentu ada mimpi dan cita-cita dari hiruk pikuk politik kekuasaan itu. salah satunya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui pembangunan itu. Pembangunan sebagai bagian dari produk kebijakan politik harus menuntaskan ragam masalah masyarakat dan menjawab akan kebutuhan rakyat. Dan pada gilirannya politik kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat

Fakta itulah yang disampaikan oleh salah satu komisi V DPR RI Saefuddin Asmoro saat menghadiri peletakan batu pertama di Desa Telaga Biru Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Madura itu memiliki hak yang sama dengan daerah lain untuk menikmati pembangunan yang bersumber dari dana APBN kata Abah Syafi sapaan akrabnya. Politisi PKB yang sudah dua periode di DPR RI sangat antusias dan gigih berjuang untuk kemajuan Madura. Lebih-lebih Bangkalan di mana saat ini mendapatkan program KOTAKU ditujuh desa. Desa Tunjung Kecamatan Burneh, Desa Kamal Kecamatan Kamal, Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis, Desa Tanjung Bumi, Desa Telaga Biru dan Desa Peseseh Kecamatan Tanjung Bumi. Masing-masing desa mendapatkan bantuan dana APBN melalui program KOTAKU 1 miliar.

Sebagai mitra kerja komisi V DPR RI, Kementerian PUPR di mana program KOTAKU berada di dalamnya tentu Abah Syafi berharap bahwa masyarakat Madura tidak alergi dengan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di Madura semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Madura. Dan pembangunan yang dilakukan tidak mencerabut dan memberangus tradisi yang ada di Madura, misalnya agama, budaya dan tradisi yang sudah mengental dan lekat dengan masyarakat Madura. Harapan Abah Syafi jangan mengorbankan agama, tradisi dan budaya lokal Madura demi pembangunan.

Oleh karena itu, politisi yang mengaku kader ideologis KH. Fuad Amin ini memiliki pandangan jauh ke depan. Pembangunan di Madura harus melibatkan tiga komponen atau tiga pilar utama. Pemerintah (umaro) ulama dan blater. Ketiga tokoh ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks pembangunan, keterlibatan ketiganya menjadi penting agar pembangunan berjalan dengan baik.

Hadirnya Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan H. Makki Nasir dan pengasuh Ponpes Manbaus Salam Bangkalan KH. Imron Fattah, Wakil Bupati Bapak Muhni dan beberapa kades se Kecamatan Tanjung Bumi dalam peletakan batu pertama menjadi bukti bahwa pembangunan di Madura pada umumnya dan di Bangkalan khususnya harus melibatkan ketiga tokoh itu. Jika tidak pembangunan khawatir menemui kendala dan rintangan

Tampaknya, gagasan genuine dari Abah Syafi ini adalah bahwa pembangunan apapun harus semata-mata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madura. Dan penting dicatat dan dijadikan rujukan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan agama, budaya dan tradisi yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Madura. Pembangunan harus bertumpu dan tunduk pada nilai-nilai agama dan tradisi lokal masyarakat Madura. Jika kita kuliti secara substansial, itulah cita-cita politik yang sesuangguhnya. Politik kesejahteraan dan kemanusiaan dengan tetap memegang nilai-nilai agama, tradisi dan budaya masyarakat setempat[]

Penulis adalah Koordinator Kota Program KOTAKU Kota Surabaya

Wakil Direktur Kedai Jambu Institute (KJI)