Hoaks dan Ketidaktaatan Masyarakat, Akibat Krisis Komunikasi Saat Pandemi

Selama masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat harus membiasakan diri untuk melaksanakan semua kegiatannya secara daring. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah mendukung gerakan untuk tetap di rumah saja demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Berbagai macam aplikasi daring mulai bermunculan seperti Zoom, Google Meet ataupun Dscord. Seluruh masyarakat dari berbagai generasi mau tidak mau harus belajar untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Kita wajib bersyukur karena meskipun berada di tengah pandemi yang kita sendiri tidak tahu kapan berakhirnya, dunia sudah menyediakan seluruh kecanggihan teknologi yang sangat membantu kehidupan kita. Selain untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan belajar-mengajar, teknologi di era 4.0 ini juga menyediakan media bagi mereka yang ingin membuat konten baik berupa foto, video, artikel ringan ataupun reportase. Akibat positif dari pandemi ini bisa kita lihat dari begitu banyaknya konten, baik yang edukatif, entertainment ataupun yang menyesatkan bermunculan. Kreativitas masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi sangat patut diapresiasi. Mereka semua yang dengan berani mengunggah konten kreatifnya, mampu membaca dan menggunakan situasi yang cukup krisis ini dengan baik. Pemerintah juga tak mau kalah. Melalui iklan layanan masyarakat ataupun bekerja sama dengan para konten kreator, mereka juga membuat suatu karya yang jelas sudah tujuannya untuk menginformasikan serta mengedukasi masyarakat tentang cara mencuci tangan yang benar menurut WHO, penerapan physical distancing dan juga PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Sayangnya, selama masa pandemi COVID-19 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencatat bahwa ada 800 berita bohong atau hoaks yang menyebar di beberapa media sosial dan semuanya adalah terkait dengan COVID-19. Hal ini tidak bisa begitu saja diabaikan oleh masyarakat dan juga pemerintah karena akan berakibat sangat fatal. Tatanan masyarakat bisa kacau apabila masyarakat lebih percaya pada hoaks dibandingkan dengan apa yang diberitakan pemerintah. Sejak awal kasus COVID-19 ini terkuak pertama kali di Wuhan, China, pemerintah sudah cukup fatal dalam menyimpulkan bahwa Indonesia kebal dengan virus ini karena merupakan negara tropis dan menganggap bahwa virus ini bisa sembuh dengan sendirinya. Selain itu, pemerintah juga masih membuka jalur penerbangan internasional, disaat hampir di seluruh negara sudah menutup akses penerbangan bahkan hingga tingkat penerbangan domestik. Mirisnya, Menteri Kesehatan yang seharusnya berpikir untuk segera mengambil kebijakan mengantisipasi datangnya COVID-19, justru menantang hasil riset dari Universitas Harvard yang pada saat itu memprediksi bahwa seharusnya virus COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Penelitian dari Harvard menyebutkan bahwa belum ditemukannya kasus virus COVID-19 di Indonesia karena Indonesia belum mampu mendeteksi virus tersebut, padahal negara tetangga sudah mendeteksi keberadaan virus tersebut di negara mereka masing-masing. Hingga sampai pada tanggal 2 Maret 2020, ketika presiden mengumumkan bahwa ada 2 WNI yang sudah positif COVID-19, pemerintah baru gelagapan dan justru dengan mudahnya masyarakat menjustifikasi 2 pasien tersebut. Tak hanya itu, munculnya berbagai macam konspirasi yang diargumentasikan oleh beberapa tokoh yang langsung ditelan mentah-mentah oleh masyarakat karena memang tokoh tersebut berpengaruh, membuat masyarakat terbelah menjadi 2 kubu.

Semua hal itu bisa terjadi karena kurangnya transparansi dan juga kecakapan pemerintah dalam mengkomunikasikan apa yang sebenarnya terjadi. Hoaks begitu mudahnya berkembang karena masyarakat kurang teredukasi. Pemerintah yang sejak awal harusnya mengambil langkah tegas justru terlena dengan fakta yang ternyata menyesatkan. Akibatnya, ketika pemerintah mulai memberlakukan PSBB bagi beberapa wilayah, masyarakat seakan tidak sepenuhnya percaya dengan himbauan tersebut. Masyarakat masih saja keluyuran dan bahkan tetap memaksakan diri untuk mudik padahal larangan mudik sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Bahkan di wilayah yang jelas-jelas menjadi zona merah COVID-19 pada saat itu, justru banyak orang yang berkerumun hanya karena ingin merayakan perpisahan kepada MCD Sarinah yang pada saat itu akan ditutup. Peristiwa seperti ini mungkin sepele bagi banyak orang, tetapi tidak bagi tenaga medis yang setiap hari harus terus berurusan dengan pasien COVID-19. Jumlah pasien yang membludak sangat berbanding terbalik dengan jumlah rumah sakit rujukan yang telah dipilih pemerintah. Komunikasi antar masyarakat, pemerintah dan juga tenaga medis mengalami krisis terkait dengan penanganan COVID-19. Belum ada kata terlambat bagi Indonesia untuk meperbaiki kondisi ini. Terlebih di masa menuju tatanan hidup baru (new normal life), Indonesia justru harus semakin bersinergi agar kejadian distorsi pesan di masa penanganan COVID-19 tidak terulang. Meskipun sampai saat ini jumlah kasus positif masih terus bertambah bahkan sampai menembus angka 30.000, tetapi bukan berarti Indonesia tidak mau berjuang lebih lagi. Transparansi data dan juga keterbukaan akan seluruh informasilah yang sekarang dibutuhkan masyarakat agar Indonesia bisa saling gotong-royong melawan pandemi ini dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa kembali tumbuh.