Kementerian HAM Tetapkan 8 Prioritas HAM Nasional, Bakal Dilaporkan ke Presiden
PerbesarWakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia Mugiyanto secara resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Tahun 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (22/10). Selama dua hari, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sipil berdiskusi dan merumuskan delapan isu HAM prioritas beserta rancangan teknokratiknya.
“Dua hari ini tidak sia-sia. Hasil ini bukan sekadar dokumen yang disimpan di lemari,” tegas Mugiyanto dalam sambutan penutupan.
Mugiyanto menyampaikan bahwa hasil Musrenbang secara resmi akan dikirimkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, serta para menteri terkait lainnya.
“Hasil dari apa yang kita bahas dalam forum ini juga akan dilaporkan secara resmi kepada Bapak Presiden. Artinya, suara yang Bapak/Ibu sampaikan di ruangan ini akan sampai ke meja pengambil kebijakan tertinggi negeri ini,” ujarnya.
Seluruh masukan peserta akan dihimpun dan diolah menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang HAM ke depan. “Musrenbang boleh selesai hari ini, tetapi kerja kita justru baru dimulai,” katanya.
Lebih lanjut Mugiyanto mengakui pentingnya sinergi lintas instansi. Pasalnya, delapan isu HAM prioritas tersebut tidak dapat dituntaskan oleh satu instansi saja.
“HAM bukan urusan satu kementerian. Menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM adalah pekerjaan kita bersama,” ujarnya
Karena itu, Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menanggalkan sekat kelembagaan dan bekerja sebagai satu kesatuan yang mengabdi pada martabat manusia Indonesia.
Mugiyanto berharap agar hasil Musrenbang HAM dapat diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing.
“Jangan berhenti di daftar hadir dan foto bersama,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas keterlibatan aktif dan masukan dari para perwakilan CSO yang hadir selama dua hari ini.
“Perencanaan yang baik tidak lahir dari balik meja saja, tetapi dari mendengar langsung apa yang dirasakan rakyat di lapangan,” ungkap Mugiyanto.
Ia menegaskan bahwa Kementerian HAM akan terus membuka pintu koordinasi dan komunikasi bersama masyarakat sipil.
Menutup sambutannya, Mugiyanto mengajak peserta membawa pulang semangat dari apa yang didiskusikan di Musrenbang HAM 2026.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memanusiakan manusia,” pungkasnya.
Delapan isu HAM prioritas itu mencakup Hak atas Standar Hidup yang Layak, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Hak atas Pendidikan, Hak atas Kesetaraan Akses terhadap Pelayanan Dasar, Hak atas Pembangunan, Perlindungan dari Risiko Iklim dan Bencana, Hak atas Pangan dan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
Delapan isu HAM prioritas tersebut ditetapkan melalui sidang pleno yang diikuti 62 peserta. Setiap peserta memilih paling banyak delapan dari sejumlah persoalan yang diusulkan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kelompok kerja serta data dan temuan Kementerian HAM.