Komisi II DPR Tegaskan Gibran Mundur Tak Pengaruhi Jalannya RUU Pemilu: Akhir Tahun Selesai

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Komisi II DPR memastikan dinamika politik menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan menghambat jalannya penyusunan dan pembahasan RUU Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf memastikan proses RUU Pemilu tetap berjalan tanpa terganggu oleh perkembangan politik tersebut.

“Ngga ada hubungan langsung dengan Panja kok. Kami masih jalan,” kata Dede saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Dede juga menyampaikan Komisi II telah memiliki perkiraan waktu penyelesaian pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya, pembahasan diharapkan dapat rampung pada akhir Januari mendatang.

“Januari akhir mustinya sudah selesai. Tinggal apakah jadi pansus atau tidak,” ujarnya.

Senada dengan Dede, anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun juga memastikan dinamika politik terkait pengunduran diri Gibran tidak akan memengaruhi pembahasan RUU Pemilu.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Achtar Firdausy/kumparan

Komarudin menegaskan, pembahasan RUU Pemilu telah masuk dalam agenda yang terprogram sehingga prosesnya tetap akan berjalan sesuai jadwal.

“Enggak, nggak pengaruh. Ini akhir tahun pasti selesailah. Ini sudah terprogram,” kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Ia kembali menegaskan Komisi II telah mengagendakan agar pembahasan RUU Pemilu dapat diselesaikan pada akhir tahun. Dengan demikian, menurutnya, dinamika politik yang tengah berkembang tidak menjadi alasan untuk menghambat proses pembahasan regulasi tersebut.

“Iya, kita agendakan akhir tahun harus selesai,” tutupnya.