Menag Bicara Perpres soal LGBTQ: Concern Pemerintah Sejalan dengan MUI
PerbesarMenteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan perhatian pemerintah sejalan dengan perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan umat beragama. Hal itu, menurutnya, tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter.
“Bahkan Bapak Presiden juga belum lama ini menetapkan, menerbitkan Perpres yang sangat terkenal, Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025-2029,” kata Nasaruddin saat menutup Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) MUI di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (26/7).
Ia kemudian menjelaskan sejumlah poin yang tercantum dalam beleid tersebut.
“Apa intinya? Yang menyebutkan beberapa ancaman pertahanan non militer. Antara lain penyebaran paham ateisme, itu eksplisit disebutkan. Lunturnya nasionalisme, cinta tanah air, judi daring, perang informasi serta penyebaran budaya LGBTQ, dan sebagainya. Itu eksplisit disebutkan,” ujarnya.
Menurut Nasaruddin, substansi dalam Perpres tersebut menunjukkan pemerintah memiliki perhatian yang sama dengan MUI yang saat ini tengah mengusulkan RUU tentang LGBTQ.
“Concern pemerintah sama dengan concern Majelis Ulama dan umat beragama yang lain. Dengan demikian, kita sudah mengarah pada satu jalan yang sama untuk membangun sebuah negara bangsa yang sangat disegani,” kata Nasaruddin.
Ia berharap kesamaan arah antara pemerintah dan MUI dapat menjadi modal dalam membangun Indonesia yang semakin maju dan disegani di tingkat internasional.
“Dan dengan demikian, insyaallah kita berharap mudah-mudahan bangsa kita nanti ini akan menjadi bangsa yang bisa menciptakan suatu contoh bahwa masih ada negara yang berpenduduk mayoritas muslim bisa kompetitif dengan negara-negara yang besar lainnya,” tuturnya.
Usai acara, Nasaruddin menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, apa yang menjadi pelanggaran atau penyimpangan harus diselesaikan dalam koridor hukum.
“Iya. Semuanya ada aturannya ya, semua ada aturannya. Kita konsisten terhadap aturan yang telah disepakati. Ya. Jadi, saya mengimbau, mari kita semuanya semua pihak ya bekerja sesuai dengan koridor hukum yang telah ada. Negara kita negara hukum, ya,” ujar Nasaruddin.
“Kalau ada pelanggaran penyimpangan-penyimpangan, kita selesaikan secara hukum dan jangan kita main hakim sendiri ya. Karena itu bukan negara hukum lagi namanya,” lanjutnya.
Selain itu, Nasaruddin menyebutkan Indonesia sebagai negara yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender.
“Tapi, alhamdulillah Indonesia sangat menghargai hak asasi manusia, ya, dan juga Indonesia ini sangat menghargai kesetaraan gender, Indonesia juga sangat menghargai pendapat-pendapat siapapun juga, ya. Sepanjang itu kita lakukan secara terbuka dan tidak melanggar hukum, pasti semua pihak, termasuk pemerintah akan memberikan apresiasi,” kata dia.
Ajak Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah
Selain menyinggung Perpres tersebut, Nasaruddin juga mengajak masyarakat mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang dinilainya berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
Ia mencontohkan program hilirisasi, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pembangunan perkampungan nelayan, pembangunan hingga 2 juta unit rumah, Koperasi Merah Putih, redistribusi lahan kepada masyarakat, hingga perluasan program beasiswa LPDP.
Menurutnya, kelompok yang paling banyak merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah masyarakat luas, termasuk umat Islam.
“Kalau kita bicara tentang hilirisasi, hilirisasi itu siapa yang paling banyak di hilir, adalah umat kita. Kalau kita bicara tentang sekolah rakyat yang serba gratis, siapa yang akan jadi penikmat sekolah rakyat itu,” ujarnya.
Ia juga menyinggung program Sekolah Garuda yang memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Nasaruddin kemudian menyinggung pembangunan perkampungan nelayan, pembangunan dua juta unit rumah, hingga Koperasi Merah Putih yang menyasar masyarakat desa.
“Bahkan sekarang ini, pemerintah akan membangun perkampungan nelayan, bahkan sampai 2 juta unit rumah, siapa yang akan jadi penikmat terhadap kebijakan itu? Ya, kemudian juga Koperasi Merah Putih yang akan menyusul menyusul ke pedesaan-pedesaan. Siapa yang menghuni pedesaan, adalah orang-orang miskin banyak dan tentu yang akan banyak menikmati itu nanti adalah siapa kalau bukan umat kita,” katanya.
Selain itu, Nasaruddin mengatakan dana beasiswa LPDP juga terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh manfaat.
“Kemudian juga LPDP, pemberi beasiswa, dananya sekarang semakin membesar. Dan siapa yang akan menikmati beasiswa yang sebanyak itu adalah mereka-mereka yang tidak mampu. Dengan demikian, saya mengimbau kepada kita semuanya mari kita memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan seperti ini,” katanya.
Nasaruddin pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran MUI, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menilai sinergi antara Kementerian Agama dan MUI selama ini telah berjalan erat, bahkan banyak pejabat Kementerian Agama yang juga menjadi pengurus MUI.
“Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sesungguhnya dan setinggi-tingginya kepada segenap para pengurus Majelis Ulama dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Karena semakin ke bawah, semakin ke daerah semakin nyata kerja sama antara pemerintah dengan Majelis Ulama,” ujar Nasaruddin.
“Dari KUA ke KUA itu simetris. Bahkan terjadi rangkap jabatan di mana-mana. KUA juga merangkap sebagai pengurus Majelis Ulama. Kan Depag Agama juga banyak merangkap jadi pengurus Majelis Ulama, Kakanwil Agama juga. Dan memang itu sinergi sangat diperlukan dalam era seperti sekarang ini,” pungkasnya.