Mendagri Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pemerintah Pusat di Pemulihan Sumatera
PerbesarMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Hal itu Tito sampaikan saat menyoroti realisasi penggunaan tambahan anggaran yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung pemulihan.
“Jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat. Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama. Pusat dapat anggaran K/L (Kementerian Negara/Lembaga) dan daerah juga dapat anggaran sama-sama dari presiden,” tutur Tito dalam agenda perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pascabencana di Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (15/10)
Menurut dia, realisasi anggaran di sejumlah daerah masih bervariasi, bahkan ada yang belum mencapai 10 persen hingga Oktober 2026.
“Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih. Uangnya dipakai dari bantuan Presiden, tapi ada juga yang masih di bawah 10 persen padahal ini sudah bulan Oktober,” bebernya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memberikan tambahan bantuan anggaran kepada daerah di tiga provinsi tersebut sebanyak tiga kali.
Bantuan pertama diberikan saat masa tanggap darurat dalam bentuk tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak dan Rp 20 miliar untuk setiap provinsi.
“Total sekitar Rp 268 miliar untuk tiga provinsi pada saat tanggap darurat menambah belanja tidak terduga,” ungkap Tito.
Selanjutnya pada Februari 2026, kata Tito, pemerintah memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun kepada tiga provinsi beserta kabupaten/kota di wilayah tersebut, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung bencana.
Lalu pada Agustus 2026, pemerintah kembali memberikan tambahan TKD sekitar Rp 1,9 triliun kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di tiga provinsi itu, baik yang terdampak maupun tidak terdampak bencana.
“Di tiga provinsi ini, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, baik yang terdampak maupun tidak terdampak. Jadi cukup banyak bantuan yang diberikan oleh presiden kepada daerah,” terang Tito.
Kendati telah mendapat tambahan anggaran, Tito menilai realisasi penggunaannya masih belum merata. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mendukung percepatan pemulihan.
“Dengan adanya briefing ini saya harap teman-teman kepala daerah terpancing, sadar bahwa kami juga melakukan pendampingan turun supaya mereka menggunakan uangnya,” tegas Tito.