Panitia Ad Hoc Siapkan TAP MPR, Atur Mekanisme Jika Calon Wapres Mengundurkan Diri

Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menyusun mekanisme pemilihan wakil presiden apabila salah satu calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto mengundurkan diri atau tidak bersedia dicalonkan.
Selain itu, panitia juga akan membahas sistem pemilihan, apakah melalui pemungutan suara (voting) atau musyawarah mufakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, usai rapat perdana Panitia Ad Hoc mengenai Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Sisa Masa Jabatan 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).
Bambang mengatakan, rapat perdana tersebut masih berupa brainstorming atau penjaringan gagasan untuk merumuskan dua rancangan ketetapan (TAP) MPR. Pertama, rancangan TAP MPR tentang pengangkatan wakil presiden. Kedua, rancangan TAP MPR yang mengatur mekanisme dan tata cara pemilihan serta pelantikan wakil presiden.
Menurutnya, salah satu hal yang perlu diantisipasi dalam penyusunan mekanisme tersebut adalah kemungkinan salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden tidak bersedia atau mengundurkan diri.
"Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas panitia ad hoc menyiapkan jalan keluarnya," ujar Bambang.
Ia juga menyebutkan sejumlah hal teknis yang perlu dibahas, termasuk bentuk surat suara yang akan digunakan dalam pemilihan. Menurutnya, mekanisme tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut karena belum diatur secara terperinci.
Terkait kemungkinan penggunaan sistem voting atau musyawarah mufakat, Bambang menegaskan bahwa hal tersebut belum masuk dalam pembahasan panitia. Ia menyebut perbedaan pandangan mengenai mekanisme pemilihan masih menjadi bagian dari proses perumusan.
Bambang menargetkan seluruh rancangan yang menjadi tugas panitia ad hoc dapat diselesaikan paling lambat 8 Desember 2026 atau sehari sebelum rapat paripurna MPR penetapan dan pelantikan wapres yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Dalam rapat tersebut, Benny K Harman ditunjuk sebagai ketua Panitia Ad Hoc, dengan Abidin Fikri sebagai sekretaris dan Agun Gunandjar sebagai wakil ketua. Sementara itu, Bambang menyebut dirinya akan tetap mengikuti rangkaian rapat berikutnya.
Benny K Harman mengatakan, pihaknya bertugas menyiapkan rancangan TAP MPR mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden serta rancangan TAP MPR tentang pengangkatan wakil presiden.
Benny menjelaskan, mekanisme pemilihan akan mengacu pada konstitusi, yakni Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk kemudian dipilih oleh anggota MPR.
Ia menambahkan, rapat lanjutan Panitia Ad Hoc akan digelar pada Senin pukul 13.00 WIB. Rapat tersebut direncanakan terbuka agar masyarakat dapat menyaksikan proses pembahasan secara langsung.
"Jadi tidak ada proses-proses yang sifatnya tertutup. Kami persilakan rekan-rekan pers untuk ikut menyaksikan dan tentu ikut menyiarkan kepada seluruh rakyat Indonesia mekanismenya," kata Benny.
