Prancis Terjunkan 70.000 Polisi, Antisipasi Gelombang Demo Lanjutan
PerbesarPemerintah Prancis pada Jumat (23/10) mengatakan akan mengerahkan sekitar 70.000 personel kepolisian di seluruh negeri untuk mengantisipasi gelombang demonstrasi baru akhir pekan ini. Langkah tersebut diambil setelah kerusuhan perkotaan terburuk dalam beberapa tahun terakhir pecah di sela-sela demonstrasi sepekan lalu.
Dilansir AFP, Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menurut para ajudannya menunda kunjungan ke Nigeria dan Senegal yang dijadwalkan akhir bulan ini akibat krisis tersebut, menggelar rapat dewan pertahanan bersama para menteri dan pejabat tinggi. Ia juga dijadwalkan bertemu dengan aparat keamanan.
Macron untuk pertama kalinya bertemu dengan perwakilan siswa sekolah menengah. Namun, seusai pertemuan, mereka justru menyerukan para siswa untuk terus berdemonstrasi hingga pemerintah mengajukan proposal konkret guna memenuhi tuntutan mereka.
Protes para siswa sekolah menengah terkait kondisi pembelajaran telah memicu gerakan yang kemudian menyebar ke seluruh negeri. Aksi tersebut turut didorong oleh kemarahan yang lebih luas atas meningkatnya biaya hidup.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengatakan dalam konferensi pers di Paris bahwa sekitar 70.000 personel keamanan akan dikerahkan pada Sabtu (24/10). Ia memperingatkan bahwa seruan untuk melakukan kekerasan dan penjarahan beredar di media sosial.
Gelombang demonstrasi ini terjadi pada momen krusial bagi Prancis, enam bulan menjelang pemilihan umum untuk menentukan pengganti Macron. Sebuah jajak pendapat terbaru kembali menempatkan kandidat sayap kanan ekstrem Marine Le Pen sebagai kandidat terkuat. Survei itu juga menunjukkan bahwa posisinya semakin menguat setelah rangkaian peristiwa terbaru.
Ketegangan semakin meningkat karena Le Pen dijadwalkan menggelar kongres partainya, National Rally (RN), di Orleans pada akhir pekan ini. Ribuan pendukung diperkirakan hadir, sementara pemerintah daerah mengkhawatirkan bentrokan karena kelompok yang menentang partai tersebut juga akan berunjuk rasa di kota yang terletak di selatan Paris itu.
Setelah bertemu Macron, Nathanael Combary, presiden kelompok kampanye High School Renewal yang mewakili para siswa, mengatakan bahwa presiden telah "mendengarkan dengan saksama". Namun, mereka kini menunggu proposal pemerintah dalam pembicaraan dengan perdana menteri pada Senin.
"Kami tidak puas," katanya. Ia mendesak para siswa untuk "terus melakukan mobilisasi" guna mempertahankan "sikap saling berhadapan" dengan pemerintah.
Pemerintahan Macron berupaya membedakan tuntutan sah para demonstran dari aksi penjarahan, pembakaran, dan perusakan yang terjadi di sela-sela demonstrasi pada Sabtu (17/10) lalu.
Dalam langkah hukum yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal ketegasannya, pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara kepada 217 orang atas peristiwa Sabtu lalu. Setengah dari mereka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, kata Menteri Kehakiman Gerald Darmanin.
Pada Kamis, Macron menyerukan agar pemerintah mengambil "tindakan paling tegas" terhadap "tindakan kriminal". Ia menuduh kelompok "kiri ekstrem" berupaya "menggulingkan republik" pada akhir pekan lalu.