Puan Dorong Penguatan Sentralitas ASEAN di Tengah Geopolitik Global
PerbesarKetua DPR RI Puan Maharani menekankan, pentingnya penguatan sentralitas ASEAN di tengah meningkatnya tantangan geopolitik global. Hal itu disampaikan saat membuka Sidang ke-17 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7).
Dalam forum yang dipimpin DPR RI sebagai tuan rumah tersebut, Puan mengatakan dunia saat ini menghadapi situasi yang semakin kompleks, mulai dari melemahnya penghormatan terhadap hukum internasional hingga meningkatnya kecenderungan unilateralisme.
"Kita berhadapan pada situasi di mana penghormatan terhadap hukum internasional banyak dipertanyakan, sistem multilateral mengalami krisis legitimasi, dan kecenderungan unilateral yang terus meningkat,” kata Puan.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama demi menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.
"Dalam situasi inilah, AIPA harus menegaskan komitmennya untuk memperkuat sentralitas ASEAN, yakni ASEAN sebagai penggerak utama dalam hubungan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di kawasan,” ujarnya.
Puan menegaskan, sentralitas ASEAN harus terus dibangun di atas nilai-nilai ASEAN Way, yakni melalui dialog, konsensus, dan kerja sama antarnegara anggota.
"Pada kesempatan ini, saya mengingatkan kembali bahwa sentralitas ASEAN bertumpu pada kesungguhan untuk terus memperkuat persatuan, kepercayaan, dan kerja sama kawasan berlandaskan nilai-nilai ASEAN WAY,” kata Puan.
Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga soliditas ASEAN dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip multilateralisme.
"Indonesia akan terus bekerja agar ASEAN tetap relevan di dunia yang multipolar, dan sentralitas ASEAN tetap mampu menjadi navigasi kita bersama dalam dinamika geopolitik global,” kata dia.
Puan menilai parlemen memiliki peran penting dalam memperkuat sentralitas ASEAN karena menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan kawasan.
Dalam forum itu, peserta membahas dua isu utama, yakni penguatan tata kelola perdamaian yang inklusif serta kontribusi parlemen ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau.
"Kedua isu ini bukan sekadar wacana, melainkan tanggung jawab legislatif yang harus diterjemahkan ke dalam regulasi dan pengawasan yang nyata di masing-masing negara,” jelas Puan.