Puan Harap Presiden Baru IPU, Milton Dick, Perkuat Peran Hadapi Geopolitik

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) terpilih, Milton Dick, dapat memperkuat peran forum parlemen dunia dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Milton Dick yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia terpilih sebagai Presiden IPU ke-32 periode 2026-2029. Ia meraih 56% suara dalam pemungutan suara pada rangkaian Sidang Umum IPU ke-153 di Arusha, Tanzania, Jumat (9/10).
Milton menggantikan Tulia Ackson dari Tanzania yang telah memimpin IPU selama tiga tahun terakhir. Dalam pemilihan tersebut, Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova memperoleh 33% suara, sedangkan Senator Parlemen Chile Rojo Edwards Silva memperoleh sisa suara.
Puan yang hadir langsung dalam proses pemilihan tersebut mengucapkan selamat kepada Milton Dick. Ia berharap kepemimpinan baru IPU membawa terobosan dan inovasi bagi organisasi parlemen dunia itu.
“Selamat kepada Yang Terhormat, Ketua DPR Australia Milton Dick yang terpilih sebagai Ketua IPU ke-32. Kami menantikan gebrakan dan inovasi Mr Milton Dick dalam memimpin IPU,” kata Puan dalam keterangan yang diterima kumparan, Jumat (9/10).
Puan juga menyampaikan apresiasi kepada Tulia Ackson atas kepemimpinannya selama tiga tahun terakhir.
“Dan tentunya Indonesia memberikan apresiasi untuk Madam Tulia Ackson yang selama 3 tahun telah memimpin IPU dengan baik,” ujarnya.
Puan menilai penguatan peran IPU menjadi semakin penting di tengah situasi global yang tidak menentu. Menurutnya, IPU perlu mengambil peran lebih besar dalam merespons persoalan geopolitik yang kian kompleks.
“Hal ini mengingat peran sentral IPU yang perlu semakin ditingkatkan dalam menangani isu-isu geopolitik yang semakin kompleks serta semakin besar,” tutur Puan.
“Termasuk juga dalam isu ekonomi dan sosial budaya yang mempengaruhi masyarakat dunia,” sambungnya.
Sebelum mengikuti pemilihan Presiden IPU, Puan menghadiri rangkaian Sidang Umum IPU ke-153 dan menyampaikan pandangan dalam agenda general debate bersama para pimpinan parlemen dunia.
Dalam forum tersebut, Puan menegaskan parlemen memiliki tanggung jawab untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan penyelenggaraan negara.
“Parlemen adalah institusi yang harus mengubah suara rakyat menjadi hukum, anggaran, pengawasan, dan kebijakan publik,” kata Puan.
Ia mengingatkan, tugas parlemen tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Puan menambahkan, IPU menjadi wadah bagi parlemen negara-negara dunia untuk memperkuat kerja sama dalam berbagai isu, mulai dari multilateralisme, perdamaian, hingga pembangunan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, IPU memberikan ruang bagi kita untuk menyuarakan kepentingan bersama, khususnya dalam memperkuat multilateralisme, perdamaian, pembangunan berkelanjutan, serta peran parlemen dalam menjawab berbagai tantangan global,” ujarnya.
Puan juga mengajak anggota IPU memastikan perkembangan global berjalan beriringan dengan prinsip demokrasi, keadilan, etika, dan akuntabilitas.
“Kita harus memastikan globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, serta kekuasaan dari akuntabilitas,” pesannya.
“Melalui IPU, kita dapat memperkuat kerja sama antarparlemen untuk memastikan tatanan global bukan hanya lebih terhubung, tetapi juga lebih demokratis, lebih adil, dan lebih manusiawi,” lanjut Puan.
Dalam kesempatan itu, Puan turut mengapresiasi Parlemen Tanzania dan IPU atas penyelenggaraan Sidang Umum IPU ke-153 di Arusha.
Kehadiran Puan dalam agenda tersebut didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.
Irine mengatakan, kehadiran Puan dalam sidang tersebut merupakan bagian dari upaya membawa kepentingan diplomasi Indonesia sekaligus mendukung proses pemilihan Presiden IPU yang berlangsung setiap tiga tahun.
“Partisipasi Ketua DPR dalam Executive Committee IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Irine.
Ia menambahkan, kehadiran Puan menjadi bentuk dukungan terhadap proses pemilihan pimpinan forum parlemen dunia tersebut.
“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” tutupnya.
